laporan ke KPK adalah terkait dugaan bagi-bagi uang kepada 95 anggota DPD, dari 152 total senator Indonesia tersebut.
Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi Covid-19 ini, tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BPJS menjadi sandaran utama bagi pekerja
