KPK Periksa Delapan Saksi di Polda Sulsel, Dalami Bansos Beras PKH 2020

KPK memeriksa delapan saksi dari pihak vendor dan koordinator di Sulawesi Selatan sebagai bagian penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020.

Jakarta, pantausidang — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12/2) menjadwalkan pemeriksaan delapan saksi di Polda Sulawesi Selatan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020. Pemeriksaan merupakan bagian dari pengusutan dugaan maladministrasi serta potensi kerugian negara dalam distribusi bansos beras tersebut.

Delapan saksi yang diperiksa, menurut jadwal KPK, berasal dari pihak perusahaan dan koordinator di lapangan, antara lain:

1. AGS (Agustian Jaya) – Inventory Quality Management PT DNR Cabang Kota Makassar (2016–sekarang)

2. FJ (Fedy Juanda) – PIC PT Lestari Jaya Raya dalam Penyaluran BSB 2020 di Sulawesi Selatan

3. KMN (Kamaruddin) – Checker DNR Cab Kota Makassar

4. RN (Rian) – PIC Lapangan Vendor Truk PT Lestari Jaya Raya di Sulawesi Selatan

5. BAS (Basri) – Koordinator Kabupaten/Kota Barru

6. FAS (Fitrah Ayundani Safitri) – Koordinator Kabupaten/Kota Bulukumba

7. SM (Sri Marlina) – Koordinator Kabupaten/Kota Maros

8. NBN (Nabahan) – Koordinator Kabupaten/Kota Makassar.

Status Penyidikan dan Tersangka

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi penyaluran bansos beras PKH yang dilakukan sejak masa pandemi COVID-19 di tahun anggaran 2020. Dalam proses penyidikan sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka individu serta korporasi yang terkait dengan distribusi bansos beras untuk Program Keluarga Harapan, termasuk yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Salah satu tersangka adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, atau dikenal Rudy Tanoe, Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia (DNR).

KPK juga telah mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri dalam kaitan kasus yang sama, berinisial ES (Edi Suharto), BRT (Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo), KJT (Kanisius Jerry Tengker), dan HER (Herry Tho).

Penelusuran KPK dan Langkah Penyidikan

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan saksi di Makassar untuk menggali keterangan teknis soal mekanisme distribusi bansos beras, peran vendor, serta pola kerja sama dengan perusahaan pelaksana di wilayah Sulawesi Selatan.

“Pemeriksaan ini juga diharapkan membantu penyidik menyusun alat bukti yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan tahap penyidikan,” ujarnya.

Budi menegaskan, KPK tetap menjunjung tinggi prinsip hukum dan akan memeriksa saksi sesuai prosedur untuk memperjelas fakta hukum dalam perkara ini. Keterangan saksi akan diuji dan dikaitkan dengan bukti dokumen serta temuan lain di lapangan.

Dampak Dugaan Korupsi

Kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat tersebut bermula dari penyidikan KPK yang terus berlanjut sejak 2023.

Kasus ini melibatkan sejumlah pihak dari internal Kemensos, perusahaan penyedia layanan logistik, dan subkontraktor yang menjalankan distribusi di berbagai wilayah. Dugaan kerugian negara dilaporkan mencapai ratusan miliar rupiah akibat praktik tidak sesuai ketentuan dalam pelaksanaan penyaluran bansos beras. *** (Red).

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.