KPK Peringatkan Kaltim Tutup Celah Korupsi

Rapat koordinasi paparkan capaian MCP, zona rawan, dan strategi pencegahan untuk wujudkan tata kelola bersih

Balikpapan, pantausidang — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas dan menutup celah korupsi di Kalimantan Timur. Pesan itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah (Rakorda) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025 bertema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi” di Balikpapan, Rabu (10/9).

“Pejabat seharusnya menjaga integritas. Tidak terjebak dalam sistem yang dilahirkan dengan celah. Paham tata kelola adalah kewajiban. Menjalankan tugas dengan integritas adalah keniscayaan,” tegas Setyo di hadapan anggota DPRD dan pemerintah daerah se-Kalimantan Timur.

Setyo menekankan, potensi besar Kalimantan Timur untuk menjadi daerah maju harus dibarengi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Capaian MCP dan SPI: Masih Perlu Perbaikan

Berdasarkan data Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024, Kalimantan Timur mencatat capaian MCP rata-rata 80,35 dan SPI 69,95 dari skala 100. Skor SPI tersebut menandakan provinsi ini masih berada di zona waspada.

Kota Bontang (95,47) dan Balikpapan (95,34) mencatat skor MCP tertinggi. Namun, Kabupaten Kutai Timur (61,54) dan Mahakam Ulu (66,76) masih berada di angka rendah, menandakan perlunya peningkatan tata kelola dan pengawasan internal.

Delapan fokus intervensi MCP mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan optimalisasi pajak daerah.

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2