Kemenko Kumham Imipas Resmi Bangun Zona Integritas WBK–WBBM, Yusril: Ini Bukan Sekadar Seremonial

Jakarta, pantausidang– Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Langkah ini menjadi strategi penting dalam memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan tersebut, ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Otto Hasibuan, serta para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Dalam sambutannya, Yusril menegaskan bahwa pembangunan zona integritas bukanlah agenda seremonial semata, melainkan komitmen nyata seluruh jajaran birokrasi.

“Pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah awal yang sangat berarti untuk membangun birokrasi yang lebih baik dan berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan publik yang jujur dan profesional,” ujar Yusril di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (28/1/2026).

Ia menekankan, pentingnya konsistensi serta keteladanan pimpinan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Menurutnya, integritas harus tercermin dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Yusril juga mengajak seluruh pegawai Kemenko Kumham Imipas untuk menjaga nilai integritas sebagai fondasi utama pemerintahan yang berwibawa.

“Kita harus menjadi teladan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, mengapresiasi pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional reformasi birokrasi.

“Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari implementasi Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Rini.

Apresiasi serupa juga disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih. Ia menilai pencanangan ini mencerminkan keseriusan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, komitmen integritas harus diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM ini diharapkan, menjadi titik awal perubahan berkelanjutan di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, dengan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. *** (AAY)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.