KY Rekomendasikan 3 Hakim PN Surabaya Diberhentikan Secara Hormat

Jakarta, pantausidang- Komisi Yudisial atau KY merekomendasikan pemecatan 3 Hakim PN Surabaya terkait bebasnya Gregorius Ronald Tannur.

Hal itu terungkap saat Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) memenuhi undangan rapat konsultasi dari Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara II , Jakarta. Senin, 26 Agustus 2024.

Salah satu agenda rapat yaitu membahas pengawasan terhadap vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam rapat itu, KY merekomendasikan 3 Hakim PN Surabaya tersebut mendapat sanksi berat berupa pemberhentian tepa dengan hak pensiun.

Lantaran majelis hakim tersebut yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

“Menjatuhkan sanksi berat kepada hakim terlapor berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,”

“Serta mengusulkan mengajukan para terlapor  ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH),” kata Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito, dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim

Menurutnya, KY telah melakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan,

Terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Senin (19/8/2024) di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Berdasarkan rapat pleno KY pada Senin ini (26/8/2024), KY memutuskan bahwa hakim terlapor terbukti melanggar KEPPH.

Joko menjelaskan, adanya perbedaan  antara fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dakwaan dan penyebab kematian korban DSA pada pembacaan di persidangan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Yaitu para terlapor dalam sidang pembacaan putusan tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung dan/atau memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV di area parkir basement Lenmarc Mall.

” Tetapi pertimbangan bukti berupa CCTV dimaksud muncul dalam pertimbangan hukum Terlapor,” kata Joko.

Kepada Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman beserta para anggotanya , KY telah menyampaikan temuan-temuan tersebut, dalam rapat konsultasi dengan DPR RI.

Bahkan, Komisi III DPR RI menilai KY telah bekerja maksimal dalam menangani pelanggaran kode etik tersebut.

Majelis Kehormantan

Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menambahkan, KY segera akan mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) perihal usul pembentukan majelis kehormatan hakim,

Dengan surat tembusan kepada presiden, Ketua DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI, dan para terlapor.

“MKH adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan,”

” Yang menyatakan terbukti melanggar KEPPH serta mengusulkan  untuk penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian,” tutur Mukti Fajar.

” Kami akan menyampaikan petikan putusannya kepada pihak pelapor.”

Selanjutnya kepada Ketua MA,  KY akan menyampaikan putusan lengkapnya. Namun, saat ini masih dalam proses minutasi di KY,” ujar Mukti. *** AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.