Advocat Muslim : Soal Aturan Toa Masjid,SE Menag tidak berkekuatan Hukum

“Dari segi formatnya SE ini berlaku bagi internal atau bawahan dari yang mengeluarkan SE. Masjid dan mushola ini bukan bawahan dari Menang Yaqut jadi tidak berlaku tidak ada kewajiban struktur organisasi di dalam masjid menaati SE Menag,” katanya.

Pihaknya menyarankan jika Menag serius ingin mengeluarkan suatu aturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, maka jangan menggunakan SE tetapi aturannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).

“SE ini tidak ada dalam hierarkie perundang-undangan,” katanya.

Bahkan menurutnya kebijakan Menag mengeluarkan SE mengatur suara adzan melanggar syariat dan konstitusi Pasal 28E UUD 1945. Di mana Pasal tersebut menjamin warga negara beribadat menurut agamanya.

“Mengumandangkan Adzan itu adalah bagian dari ibadah karena Dia memanggil orang yang beragama Islam untuk menunaikan shalat menghadap Allah Robbullamin,” kata Advocat Muda Muslim ini.*** (Rilis)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2