Rilis

Kawal Transisi Energi, KPK Serap Masukan Pelaku Usaha

KPK telah mendorong mitigasi risiko korupsi terkait transisi energi pada Kementerian/Lembaga di forum diskusi G20 Anti-Corruption Working Group, Juli 2022

Published

2 tahun ago

1 November 2023

Ainul Ghurri

“Sehingga perlu adanya investasi ekstra dari investor ketika menerapkan transisi energi, yang membuat biaya pengolahan bertambah. Karena itu kami sangat berharap transparansi aturan terkait itu jadi hal penting bagi kami,” terangnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengeboran Minyak Indonesia (APMI) Suprijonggo Santoso menyampaikan, soal keterbukaan dalam tender proyek. Baginya, transparansi terkait perusahaan dalam negeri sampai saat ini belum berdampak baik. Dalam realisasinya, Suprijonggo melihat perusahaan asing masih lebih diuntungkan.

“Pelaku usaha seperti kami jarang diajak berembuk dalam kebijakan regulasi, padahal bisnis ini punya risiko tinggi sekali. Terkait aturan perusahaan dalam negeri, belum berdampak baik untuk kami, masih ada perusahaan asing, yang lebih didahulukan mendapat proyek,” tegasnya.

Komitmen KPK

Sebelumnya, KPK telah mendorong mitigasi risiko korupsi terkait transisi energi kepada Kementerian/Lembaga pada forum diskusi G20 Anti-Corruption Working Group, Juli 2022 silam.

Selain itu, hadirnya aplikasi SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antar Kementerian/Lembaga), yang dikembangkan STRANAS PK masuk dalam upaya pencegahan korupsi.

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.