Rilis

Kawal Transisi Energi, KPK Serap Masukan Pelaku Usaha

KPK telah mendorong mitigasi risiko korupsi terkait transisi energi pada Kementerian/Lembaga di forum diskusi G20 Anti-Corruption Working Group, Juli 2022

Jakarta, pantausidang- Transisi energi menjadi isu yang dibahas dan dikhawatirkan rentan menimbulkan risiko terjadinya korupsi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Karena itulah, untuk mewujudkan transparansi ekonomi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi pelaku usaha di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), bertempat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK terbuka menerima aspirasi dari pelaku usaha agar proses bisnis di sektor ini berjalan dengan baik.

“Kami (KPK) meyakini, korupsi tidak dilakukan secara tunggal. Korupsi adalah kejahatan yang berkomplot antara kepentingan dan yang punya kewenangan. Di sini KPK hadir untuk belanja masalah dan mengetahui bagaimana proses bisnis di bidang ESDM ini,” ucapnya.

Mengutip data Kementerian ESDM, Indonesia secara luas mempunyai target transisi energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 dengan capaian 23%. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030.

Tantangan Sektor ESDM

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menyampaikan, industri migas mempunyai tantangan di sektor hulu terkait transisi energi. Belum lagi, transparansi regulasi seyogyanya jadi hal penting bagi pelaku usaha.