KPK Periksa 14 Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas APBD Jatim

Beberapa indikasi yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian antara laporan penggunaan dana dengan realisasi di lapangan, serta adanya mark-up dalam pengajuan anggaran.

Pengembangan Kasus

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Pengumuman penetapan para tersangka itu, oleh KPK pada hari Jumat, 12 Juli 2024 lalu, berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang terbit tanggal 5 Juli 2024.

Dari 21 orang tersangka tersebut, kata Tessa, empat orang di antaranya selaku penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai pemberi suap.

Dari empat penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang pemberi suap, terdiri dari 15 orang pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak).

Dia merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan yang tertangkap KPK pada bulan September 2022.

Adapun PN Tipikor Surabaya telah memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak selama 9 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi hibah kelompok Masyarakat (Pokmas) DPRD Jatim tahun anggaran 2021-2022. *** Red

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2