KPK Periksa Eks Direktur Operasional PT Istaka Karya Terkait Proyek Infrastruktur di Muba

Jakarta, pantausidang — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Operasional PT Istaka Karya (Persero), Y. Widi Suharyanto, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin pagi. Berdasarkan pantauan, Widi tiba di lokasi sekitar pukul 09.50 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemanggilan Widi dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Hari ini, KPK memeriksa saksi YWS, selaku Direktur Operasional PT Istaka Karya (Persero) tahun 2018, dalam penyidikan dugaan korupsi proyek peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin,” ujar Budi melalui keterangan tertulis. Senen 4 Agustus 2025.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami proses pelaksanaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan, serta kemungkinan adanya praktik mark-up atau penunjukan rekanan yang tidak transparan.

Latar Belakang Kasus: Proyek Fiktif hingga Dugaan Kerugian Negara

PT Istaka Karya (Persero), sebuah BUMN konstruksi, sebelumnya telah beberapa kali disebut dalam sejumlah perkara yang berkaitan dengan pengadaan proyek di daerah, termasuk proyek fiktif dan pembayaran yang tidak sesuai progres pekerjaan. Salah satu kasus besar yang menyeret perusahaan ini terjadi pada 2021, ketika proyek pembangunan fiktif di Papua mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 40 miliar. Akibat berbagai masalah hukum dan finansial, Istaka Karya bahkan dinyatakan pailit pada 2022.

Khusus untuk perkara di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, proyek infrastruktur yang dimaksud diduga berasal dari anggaran APBD/APBN tahun jamak yang digelontorkan untuk pembangunan jalan dan jembatan di wilayah tersebut. Proyek tersebut dikerjakan oleh sejumlah kontraktor, salah satunya PT Istaka Karya, melalui penunjukan langsung maupun tender terbatas.

KPK tengah mendalami potensi kolusi antara kontraktor, pejabat daerah, dan pihak-pihak lain dalam proses pengadaan serta pelaksanaan proyek yang diduga bermasalah. Penelusuran turut dilakukan terhadap pencairan anggaran dan laporan kemajuan fisik proyek.

KPK belum merilis siapa saja yang telah  menjadi tersangka dalam perkara ini. Namun, KPK memastikan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan seiring dengan pengumpulan bukti dan keterangan para saksi. *** (Red)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.