Mengegolkan Anggaran, Lobby dan Rekomensdasi Kementrian

Pejabat kementerian tersebut juga mengakui bahwa sering anggota DPR ataupun pejabat lain tidak bisa menggunakan resource (sumber daya) tunggal, terutama untuk persoalan minimnya anggaran.

Sementara anggota DPR yang sowan berharap ada ‘rekomendasi’ dari dirinya atau pejabat di kementerian lain untuk mengegolkan pembangunan di daerah pemilihannya.

“Ada persoalan besar, (yakni) anggaran yang minim. Sehingga pendekatan struktur, kita menggunakan jalur politik,” katanya.


Anggota DPR tersebut mau kementerian PUPR membangun satu sarana prasarana (sarpras) yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah pemilihannya. Ia beralasan, bahwa kebutuhan sarpras tersebut sudah sangat mendesak.

“Dia minta rekomendasi dari pak Menteri. Ia juga mengaku bahwa selayaknya dia memberi kepada konstituen yang sudah memilihnya menjadi anggota DPR,” katanya.

Ia juga menyebutkan satu per satu proyek yang masuk waiting list untuk direalisasikan pembangunannya. Tapi kembali lagi, bahwa pembangunan butuh dana besar.

Untuk bisa mengegolkan pembangunan, butuh anggaran dari Pemerintah. Dalam hal ini, perlu ada rekomendasi dari kementerian teknis maupun non-teknis sehingga masuk dalam prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga.

“Sehingga dia mau lobby anggaran dan kementerian PANRB diarahkan mengurus aparatur atau pegawainya,” katanya.***

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2