Menko Yusril: Pemerintah Hormati Putusan MK Batalkan Presidential Threshold

Permohonan yang kesekian kali

Kendatipun Pemerintah menyadari bahwa permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu,

Sehingga para pemohon telah melakukan lebih dari 30 kali dan baru pada pengujian terakhir ini MK mengabulkannya.

Lebih jauh Yusril menyebut, pemerintah melihat ada perubahan sikap MK.

yaitu terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu itu dengan putusan-putusan sebelumnya.

Namun apapun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis.

“MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” terang Yusril.

Yusril menambahkan, setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu, pemerintah secara internal akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

“Jika perlu perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka Pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR,” ujar Yusril.

“Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu dan masyarakat tentu akan melibatkan semuanya dalam pembahasan itu nantinya,” pungkas Yusril.*** AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2