Bimas Buddha Kemenag urai Program Kerja, mulai dari Anggaran sampai Lobby Politik

Ditjen Bimas juga terus memfasilitasi pembangunan Wihara atau sekolah-sekolah minggu di berbagai daerah yang kondisinya 3T yaitu, Terdepan, Terpencil dan Tertinggal. Ada 29 desa di provinsi Riau yang umat Buddha belum memiliki Wihara atau sekolah minggu.

Ditjen Bimas juga menerima banyak proposal pembanguan Wihara baru. Dengan pembangunan Wihara, otomatis perlu anggaran. Tapi tidak semua proposal tersebut bisa difasilitasi dengan anggaran Ditjen Bimas.

“Kami hanya memberikan, istilahnya ‘stimulan’ untuk membantu pembangunan Wihara. Kita harus membagi secara proporsional. Ada proposal (pembangunan Wihara) dari prov. Kalimantan Utara (Kaltara), Maluku Utara, kab. Kutai Kartanegara dekat IKN (Ibu Kota Negara) Kalimantan Timur,” kata Nyoman Suriadarma.


Di sisi lain, kerjasama dengan kementerian/lembaga setingkat menteri juga efektif berjalan. Misalkan pembangunan Wihara di kab. Teluk Bintuni, Papua Barat yang sangat di support oleh Gubernurnya, yakni Dominggus Mandacan.

Padahal, jumlah umat Buddha di Teluk Bintuni relative sedikit. Perjalanan untuk meresmikan Wihara tersebut memakan waktu 8 jam lewat darat. Sementara Gubernur Dominggus Mandacan dengan pesawat kecil, sebagaimana penerbangan perintis.

“Pak Gubernur punya keseimbangan melayani semua umat di Provinsi Papua Barat. Semua upaya kami lakukan, termasuk lobby-lobby Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk anggaran pembangunan rumah murah.”

“Kami punya kampus besar di BSD (Bumi Serpong Damai) Tangsel (Kota Tangerang Selatan). Dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), kami cari anggaran CSR (corporate social responsibility) untuk biaya pembangunan wisma di Borobudur. Wisma milik kita, tapi juga milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Nyoman Suriadarma. ***

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2