John Palinggi: Statistik Pangan Bohong, Pemerintah Harus Jujur

Jakarta, Pantausidang.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (DPP Ardin), John Palinggi, menyoroti perlunya reformasi total dalam tata kelola pangan nasional, termasuk sistem impor dan distribusi. Menurutnya, pendekatan yang selama ini hanya mengandalkan angka statistik tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

“Kita harus meninggalkan cara lama. Cara lama itu dipenuhi angka statistik yang kosong. Statistik itu omong kosong semua,” ujar John dalam wawancara bersama Radio Elshinta.

Ia mengungkapkan bahwa sering kali angka-angka produksi pangan tidak mencerminkan realita. “Di daerah, beras kosong. Tapi data bilang surplus. Itu kan keliru,” tegasnya.

Impor Tidak Bisa Dihindari

John menyatakan bahwa impor pangan menjadi langkah yang tidak bisa dihindari jika memang stok dalam negeri tidak mencukupi. Namun, ia menekankan pentingnya kontrol dan transparansi dalam pelaksanaannya. Ia juga mengkritisi sistem kuota yang menurutnya membuka celah praktik korupsi.

“Kenapa kuota dihapuskan? Karena ini perdagangan oknum. Ada politisi minta kuota ke Bulog, lalu menjualnya  ke pengusaha untuk keuntungan pribadi,” ujarnya. Ia menyebut reformasi sistem pangan harus dimulai dari keberanian untuk memutus rantai kepentingan oknum-oknum tersebut.

Sebagai Ketua Asosiasi Mediator Indonesia, John menyarankan agar pengusaha yang benar-benar bonafide diberi akses untuk impor. “Tidak perlu lagi jaringan-jaringan yang hanya merusak. Orang yang tidak pernah berkeringat tapi makan dari sistem, harus berhenti,” tegasnya.

Terkait penguatan konsumsi domestik, John juga menyampaikan kritik terhadap program produksi dan subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran. “Selalu heboh dengan pencetakan produksi beras. Tapi faktanya, semua angka itu bohong. Akibatnya rakyat menderita,” katanya.

Ia juga menyinggung peredaran pupuk palsu dan ketidakefisienan distribusi subsidi. “Saya pernah kerja sama dengan Inkopol untuk mengamankan pupuk. Tapi di Surabaya malah ada pupuk palsu. Pupuk subsidi tidak sampai ke petani,” ujarnya.

Kemauan Keras

Menurutnya, masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan mudah jika ada kemauan dan kejujuran. “Orang buta pun bisa laksanakan. Tinggal lihat pabrik pupuk, berapa produksi, dikirim ke mana, dan pastikan sampai. Tapi kita ini seperti jagoan, padahal tidak punya moral,” kritiknya.

Meski demikian, John mengaku optimis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat. “Saya percaya Bapak Prabowo on the track. Tapi beri waktu. Masalah 25 tahun tidak bisa diselesaikan dalam lima bulan,” tutupnya. *** (Red)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.