KPK Anjurkan RAPBD Jambi Sejahterakan Rakyat

Jambi, Pantausidang – Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) nyatanya sering dijadikan ‘lahan proyek’ bagi anggota DPRD nakal yang terjerat perkara tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu dalam kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Gedung DPRD Provinsi Jambi (27/9/2021), Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan para anggota DPRD Provinsi Jambi untuk mengacu pada tujuh indikator kesejahteraan umum.

“Saya tidak berharap ada anggota DPRD kabupaten/kota akan menambah catatan anggota DPRD Jambi yang terlibat kasus korupsi.”

“Saat ini saya ingin jelaskan tujuan negara soal memajukan kesejahteraan umum, anggota DPRD juga bisa ikut campur tangan di situ.”

“Karena sesungguhnya kalau bicara memajukan kesejahteraan umum setidaknya ada 7 indikator,” terang Firli.

Dikatakan Firli, indikator yang pertama ialah penurunan angka kemiskinan. Ia mengajak para anggota DPRD Kabupaten/Kota Jambi untuk menelaah lebih jauh apakah dalam RAPBD 2022 sudah ada program untuk pengentasan kemiskinan di Jambi,

Apakah juga ada program tentang penurunan angka pengangguran sekaligus peningkatan lapangan pekerjaan.

Apakah juga ada program terkait keselamatan terhadap ibu melahirkan, karena kata Firli, angka kematian ibu melahirkan di Jambi lebih tinggi dibanding secara nasional yaitu 0,62%. Sementara persentase nasional hanya 0,3%.

Firli juga memaparkan mengenai presentase angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita,

serta angka genio ratio yang menjadi tujuh indikator penting bagi anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menyusun pokok-pokok pikiran RAPBD tahun 2022 sesuai dengan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Tak hanya itu saja, Firli berharap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menjalankan komitmen dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat sebagai pembawa aspirasi rakyat sekaligus juga memperjuangkan kepentingan untuk rakyat.

Jika tak memenuhi kepercayaan tersebut maka KPK tak segan untuk menindaklanjuti apa-apa saja yang tidak sesuai yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

“Saya hari ini sengaja ingin menggugah hal ini, rekan-rekan DPRD mau mendengar atau tidak, ya enggak ada urusan sama saya.”

“Tapi, setelah ada masalah korupsi, saya tangkap kalian. Itu pasti,” tegas Firli menutup acara.*** Red

( SUMBER HUMAS KPK).

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.