KPK diminta progress supervisi dan penanganan Kasus dugaan Korupsi Kabupaten Supiori Papua 2015

Hingga kini, kata Korneles, pengusutannya baru menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Supiori Wigianto serta Demmy Steve Kawer. Dia curiga, masih ada pelaku intelektual yang harus diusut KPK karena proyek ini terkait kepentingan yang bersangkutan.

Situasi pemberantasan korupsi di Papua 2021, tutur Korneles, sangat stagnan. Dari beberapa kasus besar yang muncul di pemberitaan tidak ada pejabat besar di Papua yang diproses. Atas dasar ini, dia sangat berharap KPK bisa mulai masuk ke Papua.

Proyek yang dianggarkan oleh APBD 2015 itu di antaranya, peningkatan Jalan Ababiadi-Kunef 2,5 KM Kabupaten Supiori dengan anggaran Rp 7,2 miliar; pembangunan jalan menuju PLTU Wabudori Kabupaten Supiori dengan anggaran Rp 3 miliar; dan pembangunan jalan Jembatan Kali Amienweri I dengan anggaran Rp 6,6 miliar.

“Pengadaan proyek pada 2015, kala itu Yan Imbab selaku Plt Bupati Supiori yang saat ini jadi Bupati Supiori,” tutur Korneles.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dikonfirmasi membenarkan, komisi antirasuah telah menerima data dan informasi kegiatan penanganan perkara dugaan korupsi proyek mangkrak di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua.

“Kami pelajari data dan informasi dimaksud,” kata Ali.

Menurut dia, supervisi merupakan salah satu tugas, pokok, dan fungsi lembaganya sebagaimana dimaksud UU KPK. Ali pun memastikan KPK bakal bertindak, sembari menelaah perkara tersebut sekaligus menghimpun alat bukti.***

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2