KPK diminta progress supervisi dan penanganan Kasus dugaan Korupsi Kabupaten Supiori Papua 2015

Pantausidang, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut kasus dugaan korupsi proyek mangkrak di Kabupaten Supiori Propinsi Papua.

Desakan disampaikan oleh Perwakilan Masyarakat Papau yang tergabung dalam Masyarakat peduli Pembangunan Supiori yang kembali menyambangi Gedung KPK, Senen 31 Januari 2022.

Koordinator Masyarakat Peduli Pembangunan Supiori Korneles Materay, mengungkapkan pihaknya meminta agar KPK menindaklanjuti supervisi yang telah dilakukan terkait beberapa Kasus dugaan korupsi di Supiori antara lain ;

1. Proyek jembatan kali Amienweri I anggaran 2015
2. Peningkatan jalan Ababiadikunef 2,5 km
3. Pembangunan jalan menuju PLTU Wabudori.

“Sejak 2018, kasus di Supiori yang ditangani kepolisian tidak berkembang. Oleh karena itu KPK berwenang mengambil alih perkara yang tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum,” ujar Korneles

Dia mengungkapkan sebelumnya pernah datangi KPK, mempertanyakan tindak lanjut terhadap laporan yang sudah dilayangkan pihaknya pada 16 September 2021.

Menurut nya, laporan itu telah diterima KPK berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 7 Oktober 2021.

“Pada 20 Januari 2022, kami mengajukan SP2HP ke KPK. Harapannya, KPK bisa menjawab SP2HP yang sedianya sudah menjadi hak pelapor,” katanya.

Laman: 1 2