Ragam

Partai Buruh desak DPR RI buat pansus JHT dan BPK periksa BPJS Ketenagakerjaan

Buruh sangat dirugikan, perusahaan tidak diuntungkan oleh permen itu, karena Dana Jaminan Hari Tua atau JHT adalah tabungan sosial milik pengusaha dan Buruh

Dia menegaskan ” big question” atas siapa yang diuntungkan dalam permenaker itu dan meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera memeriksanya.

Said Iqbal pun kemudian juga berspekulasi apakah dana ini bermasalah terkait pengelolaan nya seperti skandal Asabri dan Jiwasraya?

Menurutnya pansus DPR dapat membahas dimulai dengan masalah JHT ini, mempertanyakan kembali ihwal dugaan investasi Bodong dana BPJS ketenagakerjaan snilai 50 triliun yang kemudian dikabarkan turun 20 triliun.

” Menuju Mei 2022, DPR RI sebaiknya membentuk Pansus,” katanya.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, akumulasi dana JHT menurut data yang dimilikinya cukup besar senilai Rp 370 triliun.

Selain itu menurutnya sudah saatnya KPK masuk melakukan penyelidikan, karena kasusnya telah di deponeering oleh Kejaksaan.

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.