Ragam
Partai Buruh desak DPR RI buat pansus JHT dan BPK periksa BPJS Ketenagakerjaan
Buruh sangat dirugikan, perusahaan tidak diuntungkan oleh permen itu, karena Dana Jaminan Hari Tua atau JHT adalah tabungan sosial milik pengusaha dan Buruh

Dia memperkirakan, telah ditemukan potensial loss yang sangat berat sehingga terjadi pemunduran atau penundaan pembayaran JHT bagi para buruh yang terkena PHK.
Selain mendesak agar DPR RI agar membentuk pansus permenaker soal JHT ini, Partai Buruh juga melakukan aksi turun kejalan Rabu ke kantor kementrian ketenagakerjaan dan Kantor pusat BPJS ketenagakerjaan
Diberitakan, Kejaksaan Agung telah menghentikan penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan dana BPJS ketenagakerjaan dikarena nilai kerugian belum terjadi atau unrealized loss.
Dana Jamsostek ketenagakerjaan yang dimasukkan dalam empat program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), tersebut diduga berpotensi merugi Rp 20 triliun.
Pihak kejaksaan agung masih menelisik apakah murni kerugian bisnis atau ada penyimpangan dalam pengelolaan.
Sejumlah dokumen sempat disita Kejagung dalam penggeledahan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada 18 Januari 2021 lalu dilanjutkan dengan serangkaian Pemeriksaan saksi dimulai sejak 19 Januari 2021.*** (sup)
Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.
Penyitaan4 minggu agoKPK Geledah Delapan Lokasi Kasus BNPB, Sita Uang, Perhiasan, dan Tiga Mobil
Tersangka2 minggu agoKPK Perpanjang Penahanan Tersangka GPS, Pengacara Pastikan Kondisinya Sehat
Geledah2 minggu agoKejagung Segel PT Indo Partners Plantation Services, Kenapa?
Saksi3 minggu agoBPK Ungkap 18 Penyimpangan Kuota Haji, Akibat Perbuatan Yaqut Cs Negara Rugi Rp622 Miliar
























You must be logged in to post a comment Login