Ragam
Partai Buruh desak DPR RI buat pansus JHT dan BPK periksa BPJS Ketenagakerjaan
Buruh sangat dirugikan, perusahaan tidak diuntungkan oleh permen itu, karena Dana Jaminan Hari Tua atau JHT adalah tabungan sosial milik pengusaha dan Buruh

Pantausidang, Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai berbagai spekulasi terus berkembang diantaranya siapakah yang diuntungkan dalam penerbitan permen nomor 2 tahun 2022 tentang pembayaran JHT yang menunggu waktu hingga usia 56 tahun.
Penerbitan Peraturan menteri Tenaga kerja Ida Fauziah tersebut, menuai kontroversi, ditengah merebaknya varian Omicron dimasa pandemi Covid-19 February ini.
Menurut Said Iqbal buruh sangat dirugikan, perusahaan pun tidak diuntungkan dalam permen tersebut, karena Dana Jaminan Hari Tua atau JHT tersebut adalah tabungan sosial milik pengusaha dan Buruh.
“Banyak kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi, yang pasti merugikan buruh anehnya tidak menguntungkan pengusaha,” ujarnya.
Dia mempertanyakan siapa yang bermain terkait terbitnya permenaker tersebut.
” Dibuat aturan permenaker merugikan buruh, tapi tidak menguntungkan pengusaha. Jadi siapa nih yang bermain nih?, yang diuntungkan permenaker ini, kok ngotot bener” ucapnya dengan suara meninggi.
-
Tuntutan10 bulan ago
Dua Direksi Askrindo dituntut 4 Tahun Penjara dan Direksi AMU 8 Tahun
-
Ragam11 bulan ago
Hendra Lie Bertahan 5 Dekade, Konsisten di Industri Manajemen Musik Indonesia
-
Vonis9 bulan ago
Direktur Askrindo Anton Fajar Alogo dan Firman Berahima Divonis 4 Tahun
-
Ragam11 bulan ago
Terancam Digusur, Ulama Hingga Aktifis Siap Turun Jaga Makam Syekh Ki Buyut Jenggot
You must be logged in to post a comment Login