Ragam

Partai Buruh desak DPR RI buat pansus JHT dan BPK periksa BPJS Ketenagakerjaan

Buruh sangat dirugikan, perusahaan tidak diuntungkan oleh permen itu, karena Dana Jaminan Hari Tua atau JHT adalah tabungan sosial milik pengusaha dan Buruh

Published

4 tahun ago

16 Februari 2022

MES Dono

Dia memperkirakan, telah ditemukan potensial loss yang sangat berat sehingga terjadi pemunduran atau penundaan pembayaran JHT bagi para buruh yang terkena PHK.

Selain mendesak agar DPR RI agar membentuk pansus permenaker soal JHT ini, Partai Buruh juga melakukan aksi turun kejalan Rabu ke kantor kementrian ketenagakerjaan dan Kantor pusat BPJS ketenagakerjaan

Diberitakan, Kejaksaan Agung telah menghentikan penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan dana BPJS ketenagakerjaan dikarena nilai kerugian belum terjadi atau unrealized loss.

Dana Jamsostek ketenagakerjaan yang dimasukkan dalam empat program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), tersebut diduga berpotensi merugi Rp 20 triliun.

Pihak kejaksaan agung masih menelisik apakah murni kerugian bisnis atau ada penyimpangan dalam pengelolaan.

Sejumlah dokumen sempat disita Kejagung dalam penggeledahan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada 18 Januari 2021 lalu dilanjutkan dengan serangkaian Pemeriksaan saksi dimulai sejak 19 Januari 2021.*** (sup)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.