Respon Kebijakan Tarif AS, Menko Airlangga Bertolak ke Washington

Pemerintah Indonesia manfaatkan ruang diplomasi dagang usai pengumuman kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah produk asal Indonesia.

Jakarta, pantausidang — Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan terbaru Amerika Serikat (AS) terkait pemberlakuan tarif impor terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dijadwalkan tiba di Washington D.C., AS, pada Selasa 8 Juli 2025, untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan AS.

Langkah diplomatik ini tak lama setelah Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor yang berdampak langsung pada produk ekspor Indonesia. Airlangga sebelumnya turut serta mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Brasil.

“Masih tersedia ruang bagi Indonesia untuk merespons keputusan tarif dari Pemerintah AS. Karena itu, Menko Airlangga akan memaksimalkan peluang diplomasi ini demi melindungi kepentingan nasional,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangannya, Selasa (8/7).

Fokus Pertemuan: Lindungi Produk Ekspor Strategis

Menurut Haryo, dalam pertemuan yang direncanakan, Airlangga akan membahas dampak tarif terhadap ekspor Indonesia, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti produk manufaktur, tekstil, karet, dan elektronik.

“Upaya ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam mempertahankan akses pasar global dan menjaga stabilitas ekspor nasional di tengah dinamika geopolitik serta proteksionisme perdagangan yang kian meningkat,” tegas Haryo.

Kembali Naiknya Tarif Impor oleh AS

Pekan lalu, Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani peraturan baru yang menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari kebijakan ekonomi dalam negeri untuk melindungi industri manufaktur AS dan mengurangi defisit perdagangan.

Namun, langkah tersebut menuai tanggapan dari berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut bisa berdampak negatif terhadap stabilitas perdagangan internasional dan memperburuk tensi dagang global.

Diplomasi Ekonomi Jadi Andalan

Pemerintah Indonesia menilai dialog langsung dan pendekatan diplomatik merupakan strategi utama untuk mencegah memburuknya hubungan dagang kedua negara.

“Diplomasi ekonomi tetap menjadi instrumen penting yang akan digunakan secara maksimal. Pemerintah tentu berupaya agar kerja sama perdagangan tetap saling menguntungkan,” tutur Haryo.

Pertemuan bilateral ini diharapkan menghasilkan pemahaman bersama yang dapat meredam potensi kerugian ekonomi bagi Indonesia, sembari memperkuat kerja sama bilateral di bidang investasi dan perdagangan. *** (Red).

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.