Tersangka

Sidang Praperadilan: Penetapan Hasto Kristiyanto Dinilai Cacat Hukum

Tim kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail menilai bahwa penetapan tersangka kliennya tidak sah. Sebab menurutnya, penetapan tersangka Hasto tidak sesuai prosedur

Suasana sidang praperadilan yang dimohonkan Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta, pantausidang– Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menggugat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Rabu (5/2/2025).

Hasto menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi dan perintangan penyidikan kasus suap dengan buronan Harun Masiku.

Tim kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail menilai bahwa penetapan tersangka kliennya tidak sah. Sebab menurutnya, penetapan tersangka Hasto oleh lembaga antirasuah tersebut tidak sesuai prosedur.

“Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum,” kata Maqdir Ismail saat membacakan petitum ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Menurut Maqdir, KPK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat saat menetapkan Hasto sebagai tersangka dengan dua perkara sekaligus.

Hentikan Kasusnya

Dua perkara itu yakni penyidik menduga Hasto terlibat dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024

Serta kasus perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Kubu Hasto meminta KPK menghentikan kasus menjeratnya.

“Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan mulainya Penyidikan Nomor B/722/DIK.00/23/12/2024; dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/721/DIK.00/23/12/2024 yang menetapka Pemohon (Hasto Kristiyanto) sebagai Tersangka,” ucap Maqdir.

Dalam perkara ini, KPK juga sempat mencegah Hasto bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 24 Desember 2024 lalu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempraperadilkan KPK atas status tersangkanya

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.