Sidang Praperadilan: Penetapan Hasto Kristiyanto Dinilai Cacat Hukum

Hal tersebut masuk dalam gugatan kubu Sekjen partai berlambang banteng moncong putih itu.

Tim kuasa hukum Hasto juga meminta hakim memulihkan segala hak hukum pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh termohon.

“Tentang larangan bepergian ke luar negeri atas nama pemohon Hasto Kristiyanto tidak sah,”

“Dan memerintahkan kepada termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3×24 jam sejak pemcaaan putusan,” tutur Maqdir.

Minimal Dua Alat Bukti

Sementara itu, tim hukum Hasto Kristiyanto lainnya, Todung Mulya Lubis menjelaskan, KPK memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka selain minimal dua alat bukti.

Tujuannya, terciptanya transparansi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), agar seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka dapat memberikan keterangan yang seimbang.

Menurut Todung, pemeriksaan pemohon (Hasto Kristiyanto) sebagai saksi untuk Harun Masiku tidak bisa disebut pemeriksaan calon tersangka.

Alasannya, KPK tidak melalui ketentuan yang sesuai putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 21 tahun 2014 tentang aspek substansi pemeriksaan untuk mengonfirmasi pokok perkara bukan sekedar siasat formil.

“Dalam perkara ini pemohon belum pernah memberikan keterangan atas perkara baik itu surat perintah penyidikan nomer sprindik 153/dik00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, terkait memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152/dik00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas dugaan merintangi penyidikan,” ujar Todung di tempat yang sama.

KPK Tidak Pernah Panggil Hasto

Todung menyimpulkan, KPK dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan terlebih dahulu secara resmi sebagai saksi atau calon tersangka dalam perkara ini.

“Maka sesuai dengan prosedur ketentuan hukum berlaku, hal ini bertentangan dengan hukum berlaku dalam UU KPK,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu eks calon legislatif PDIP, Harun Masiku.

Pengumuman tersangka langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 24 Desember 2024 lalu.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK, yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan,”

“Dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK,” tutur Setyo di Gedung KPK beberapa waktu lalu. *** AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2