Bupati Pati Sudewo Dipanggil KPK Soal Dugaan Korupsi Rel Kereta Api

Jakarta, pantausidang- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Pati Sudewo terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018-2022.

“Hari ini Jumat (22/8), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengadaan pembangunan jalur kereta api atas nama SDW (Sudewo),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Sudewo dipanggil penyidik KPK kapasitasnya sebagai saksi dan Bupati Pati. Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun Budi belum merinci materi apa yang akan digali dalam pemeriksaan tersebut.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka pada 13 April 2023 lalu. Mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), D Ion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.

KPK menduga, para tersangka dalam perkara ini merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender.

KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA, Kemenhub, yang menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek.

“Yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak beberapa waktu lalu.

Kasus korupsi DJKA ini kembali muncul ke permukaan menyusul unjuk rasa masyarakat Pati yang menuntut Sudewo mengundurkan diri akibat kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan.

Di tengah ramainya unjuk rasa, KPK menduga bahwa Sudewo menerima uang korupsi proyek jalur kereta api yang dikerjakan DJKA Kemenhub.

Hal ini diungkapkan Budi menanggapi pertanyaan soal perkembangan kasus yang terkuak dari operasi tangkap tangan pada 2023 lalu.

“Benar saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya saudara R (Risna Sutriyanto),” ungkap Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Kala itu, Sudewo berstatus sebagai anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra saat kasus korupsi DJKA Kemenhub terjadi. *** (AAY)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.