Ragam
Ide BKPM untuk Penyederhanaan Regulasi Usaha Kosmetik, Kecantikan
Berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk pribadi/personal atau badan hukum berbeda. Untuk pribadi, WNI (warga negara Indonesia) harus melampirkan KTP, NPWP/ Id Card .
Sementara untuk WNA (warga negara asing), dengan paspor. Sementara dokumen yang dibutuhkan badan hukum Indonesia, yakni Anggaran Dasar, SK KemenKumham, KTP dan NPWP Direktur dan lain sebagainya.
Forum pertemuan BKPM dengan delegasi Guangdong Beauty & Cosmetics Association di hotel Borobudur Jakarta
Pemohon juga harus melengkapi dokumen objek seperti alamat domisili perusahaan, modal dasar, pemegang saham dan lain sebagainya.
“Untuk usaha perdagangan, izinnya juga berbeda. Untuk industry, ada API-P (angka pengenal impor produsen), ada API-U (angka pengenal impor umum),” kata Mina Ng.*** Liu
Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.
Kasus Hotel Sultan Libatkan Pihak Ketiga
Pengawasan dan Sanksi Hakim Diperketat, KY Gandeng KPK Jaga Integritas Peradilan
Komitmen Antikorupsi Presiden Menguat, Asset Recovery 2025 Tembus Rp28,6 Triliun
KPK Lantik 6 Pejabat Baru, Tessa Mahardika Kini Jabat Direktur Penyelidikan
KPK Perpanjang Pencegahan Yaqut dan Gus Alex ke Luar Negeri, Audit Dana Haji Masih Berjalan
KPK Akan Panggil Petinggi PSI Ahmad Ali dan Ketum PP dalam Kasus Gratifikasi Batu Bara Kukar
JPU Kejar Sosok Misterius di Balik Operasional Buzzer, OOJ Marcella berlanjut
Jaksa Ungkap Dugaan Monopoli dan Kemahalan Harga Chromebook
Kerry Riza Dituntut 18 Tahun dan Uang Pengganti Rp13,4 Triliun
Di Balik OTT Hakim Depok: Antara Malu dan Tekad Bersih-Bersih MA
Kasus EDC BRI, KPK Telusuri Peran Vendor PT Yaksa Harmoni Global, dan Internal Bank
Lobi atau Tertinggal: Jalan Sunyi Kota Muda Bernama Subulussalam
Negara Rugi Hampir Rp 2 Triliun, Nadiem Makarim Resmi Tersangka
Pengadilan Siap Jalankan Keputusan Hukum Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom
Mantan Menteri Agama Suryadarma Ali Wafat di Usia 67 Tahun
Tanah Dikuasai Tanpa Kompensasi 200 KK Bernasib Sama dengan Winda
Kolaborasi Oknum Pejabat Bank Daerah dan Sritex Bobolkan Negara 1 Triliun
Dugaan Etik 3 Hakim PN Rantau, KY Minta Kelengkapan Bukti Pelapor
-
Penyidikan4 minggu agoKPK Periksa Direktur Ayo Media Network Terkait Kasus Iklan BJB
-
Saksi4 minggu agoJaksa Ungkap Aliran Dana GoTo ke Cayman Island Berujung Saham ESOP
-
Dakwaan3 minggu agoDana Ratusan Miliar TaniHub Diduga Disalahgunakan
-
Saksi4 minggu agoJPU Ungkap Dugaan Konflik Kepentingan dan Aliran Dana Investasi Google dalam Kasus Korupsi Chromebook