Penyidikan

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Gubernur Bengkulu

Penggeledahan dilakukan di tujuh rumah pribadi, satu rumah dinas, dan lima kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu

Published

9 bulan ago

7 Desember 2024

Redaksi Pantausidang

Latar Belakang Kasus

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengumumkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu. Minggu (24/11/2024)

Operasi tersebut berkaitan dengan adanya dugaan praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang terjadi sejak tahun 2018 hingga 2024.

“Tim KPK bergerak setelah mendapatkan informasi mengenai adanya aliran dana yang melibatkan ajudan Gubernur Bengkulu, Evriansyah alias Anca, dan Sekretaris Daerah Isnan Fajri, untuk kepentingan Gubernur Rohidin Mersyah,” ujar Alexander.

Menurutnya, dugaan korupsi ini mencakup praktik pemerasan terhadap sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Para kepala dinas mengaku mengikuti perintah untuk menyerahkan potongan anggaran operasional guna mendukung pencalonan kembali Gubernur Bengkulu dalam Pilkada 2024. Bahkan ada yang terpaksa menyetor dana demi mempertahankan posisinya,” jelas Alexander.

Dalam operasi yang berlangsung pada 22 hingga 23 November 2024, KPK mengamankan delapan orang, termasuk Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, serta menyita uang tunai senilai Rp7 miliar.

Uang tersebut terbagi dalam berbagai mata uang serta ada sejumlah catatan terkait penerimaan dan penyaluran dana.

Penetapan Tersangka dan Jeratan Pasalnya

Atas perbuatannya, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM), Sekda Isnan Fajri (IF), dan ajudan gubernur Evriansyah alias Anca (EV).

Ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP.

Kemudian, lembaga antikorupsi tersebut menahan kepada ketiga tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan.

KPK menegaskan akan terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak lain yang terlibat. *** Red

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.