KY Akan Dalami Hakim PT Pontianak Yang Bebaskan WNA China

Jakarta,  pantausidang– KY menyoroti Keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, membebaskan warga negara asing (WNA) China Yu Hao. Putusan atas dakwaan penambangan emas ilegal yang merugikan negara hingga Rp1,02 triliun menuai kontroversi.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp30 miliar kepada Yu Hao. Namun, dalam putusan banding, majelis hakim PT Pontianak membatalkan hukuman tersebut karena menilai terdakwa tidak terbukti bersalah.

Kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut hilangnya 774,27 kilogram emas dan 937,7 kilogram perak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Karenanya Banyak pihak menggagap dan mempertanyakan dasar keputusan PT Pontianak, yang tidak sejalan dengan upaya penegakan hukum di sektor tambang ilegal.

Merespons polemik ini, Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan mendalami kasus tersebut dan membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Publik dapat melaporkan jika ada dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim, dengan bukti pendukung. Laporan tersebut akan kami proses sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Ketua KY Mukti Fajar dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Kasus ini menambah daftar panjang perkara kontroversial yang melibatkan hakim.

Sebab itu masyarakat berharap KY  melakukan investigasi mendalam untuk memastikan tidak ada pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan.

“Jika terbukti ada pelanggaran kode etik, majelis hakim harus ada sanksi tegas agar hukum tetap menjadi panglima tertinggi,” ujar Mukti.

Hingga kini, publik menunggu langkah nyata dari KY dan penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan. *** AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.