Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Sementara itu Wakil ketua DPP Apdeis Wahyudi Anggoro Hadi mengungkapkan selama pandemi kebijakan negara telah memutilasi kewenagan yang mencaplok anggaran desa.

“tidak semua desa terkena wabah covid, tapi anggaran tetap dicaplok untuk penanggulangan covid, ini tidak adil,” katanya.

Kades Panggung Harjo, sewon Bantul DIY ini mengklarifikas beberapa isu bahwa seolah olah aksi di DPR beberapa didorong oleh kerakusan kepala desa soal perpanjangan 6 menjadi 9 tahun.

Dia menyatakan justru usulan tersebut menyerdehanakan dari semula batasan masa jabatan kades 3 periode 6 tahun menjadi 2 periode selama 9 tahun.

Menurutnya yang lebih penting adalah bagaimana 31 undang undang dari pemerintah pusat di harmonisasi dengan undang desa sehingga tidak tumpang tindih.*** Red.

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2 3 4 5