Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Lebih lanjut dia mengatakan, dinamika pasca pemilihan kepala desa menjadi salah satu kendala besar dalam percepatan pembangunan desa. Seringkali dinamika pasca pemilihan kepala desa membuat masyarakat terbelah, sehingga menganggu proses konsolidasi pembangunan desa.

Karena itu kami mendorong agar ada skema baru masa jabatan kepala desa, agar dapat memberi waktu yang cukup bagi kepala desa terpilih untuk meredakan konflik akibat perbedaan pilihan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

“Ini semua, demi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa, sesuai UU Desa, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta dalam koridor kebijakan prioritas nasional,” harapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya terbebas dari kepentingan politik. Ia pun membantah tudingan beberapa pihak yang mengatakan gerakannya ditunggangi kepentingan pihak dan kelompok tertentu.

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2 3 4 5