Uji Emisi Kendaraan di Kawasan Industri Dimulai

Pengujian emisi juga masuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 54. Kendaraan yang tidak lolos uji emisi akan diberikan sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin operasional.

Sanksi Tegas bagi Pelanggar

Selain sanksi administratif, pemerintah berencana menerapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaku pencemaran udara yang lalai hingga menyebabkan pencemaran melebihi baku mutu bisa dikenai hukuman penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga Rp3 miliar.

“Kami akan menindak tegas perusahaan atau individu yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan dan menyebabkan pencemaran udara,” tegas Hanif.

Pemerintah berharap penerapan sanksi ini bisa memberikan efek jera bagi pemilik dan pengusaha angkutan yang abai terhadap perawatan kendaraannya.

Upaya Berkelanjutan

Kegiatan uji emisi di Kawasan Industri KBN ini menjadi langkah awal dari serangkaian program serupa yang akan berlanjut ke Pelabuhan Pelindo pada 18 Maret 2025, serta terminal dan pintu tol utama di wilayah Jabodetabek.

Hanif Faisol Nurofiq mengajak seluruh pemilik kendaraan berat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini.

“Dengan menjaga kendaraan tetap laik jalan dan memenuhi standar emisi, kita berkontribusi menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat,” tutupnya.

Pemerintah optimistis, dengan langkah yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas, kualitas udara di perkotaan dapat terus membaik, sehingga

masyarakat terlindungi dari dampak buruk polusi udara. *** MES

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2