Eks Direktur Sarana Jaya Didakwa Rugikan Negara Rp224,6 Miliar

Jakarta, pantausidang– Dugaan korupsi kembali mengguncang dunia properti DKI Jakarta. Jaksa KPK mendakwa Mantan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) periode 2019-2024 Indra Sukmono Arharrys, telah merugikan negara sebesar Rp224,69 miliar dalam kasus pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara.

Jaksa KPK Andy Bernard Desman mengungkapkan, terdakwa melakukan korupsi ini bersama sejumlah pihak pada 2019-2021. Modusnya? Harga pengadaan lahan  telah terjadi manipulasi, sehingga menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara.

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp224,69 miliar sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Unit Akuntansi Forensik KPK RI,” ujar jaksa Andy saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Jaksa menyebutkan, Indra Sukmono tak sendiri. Tiga nama lain juga ikut terseret dalam dakwaan, mereka adalah Donald Sihombing selaku Direktur Utama PT Totalindo Investama Persada.

Kemudian, Saut Irianto Jajaguguk sebagai Komisaris PT Totalindo Eka Persada, dan Eko Wardoyo sebagai Direktur Independen PT Totalindo Eka Persada.

Jaksa menyebut, uang hasil korupsi ini mengalir ke berbagai pihak, termasuk Donald Sihombing yang menerima keuntungan terbesar, yakni Rp221,69 miliar. Kemudian, terpidana Yoory Corneles Pinontoan, mantan Direktur Utama PPSJ, juga menerima Rp3 miliar.

Jaksa mengatakan, para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar sejumlah ketentuan, di antaranya aturan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jakarta terkait pengadaan lahan.

Pengadaan lahan itu peruntukan program rumah susun umum di Rorotan. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak Yoory dan Indra bersekongkol dengan Donald serta terdakwa lainnya untuk menggelembungkan nilai penjualan tanah.

Akibat perbuatannya, Jaksa menjerat para terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Perkara dugaan korupsi terkait program unggulan eks gubernur DKI Anies Baswedan ini, sepertinya berjilid-jilid. Lantaran sebelum perkara pembelian lahan rorotan dengan modus memark-up harga. Program serupa yaitu pengadaan lahan di Munjul, kemudian Pulo Gebang. *** AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.