KPK Periksa PNS Kemendagri Soal Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

Skandal KTP elektronik ini telah melibatkan anggaran miliaran rupiah dan menyeret sejumlah nama penting di pemerintahan dan sektor swasta.

Dugaan mark-up anggaran, penggelembungan biaya pengadaan, hingga suap dalam proyek ini  menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang fantastis.

Perkembangan Kasus

Sebelumnya KPK terus membidik dan mengembangkan kembali kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. Yaitu dengan kembali menetapkan mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani sebagai tersangkanya.

Karena Miryam sebelumnya juga telah terjerat kasus yang sama dengan tuduhan merintangi penyidikan kasus e-ktp,

yaitu dengan mencabut seluruh keterangan di BAP di awal persidangan perkara tersebut bergulir.

Selanjutnya, KPK juga berhasil mengendus keberadaan buronan kasus e-ktp Paulus Tanos di Singapura.

Mulanya, tersangka Direktur PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos adalah merupakan buronan KPK atas kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kemendagri senilai 2,3 Triliun Rupiah pada tahun 2011-2012.

Paulus Tannos sempat mengubah nama dan kewarganegaraan. Karana nya kpk sempat memburu Paulus Tanos, dan mengajukan red notice baru atas nama baru Tanos.

Sebelumnya, proyek e-KTP ini telah menjerat sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dan mantan pejabat Kemendagri.

Mereka terbukti telah menerima aliran dana dari proyek yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

Namun, realisasinya justru diwarnai dengan dugaan korupsi besar-besaran yang menyebabkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. *** AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2