Nasional
SP Pegadaian Tempuh Jalur Hukum, Dapat Dukungan Penuh Seluruh Indonesia
Jakarta, pantausidang— Perjuangan Serikat Pekerja (SP) Pegadaian mendapat dukungan penuh dari seluruh pengurus Serikat Pekerja PT Pegadaian di seluruh Indonesia.
Dukungan tersebut, tertuang dalam bentuk pernyataan sikap dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja (DPD SP) PT Pegadaian Seluruh Indonesia.
Hal itu, menyusul perselisihan hubungan industrial antara SP PT Pegadaian dan manajemen perusahaan gagal mencapai kata sepakat.
Kandasnya upaya kesepakatan itu, Serikat Pekerja resmi menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Langkah ini diambil usai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Anjuran Tertulis pada 16 April 2025. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, anjuran tersebut merupakan tahapan resmi sebelum proses berlanjut ke pengadilan.
Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja DPP SP PT Pegadaian, Joko Mulyono mengungkapkan, mereka secara resmi menyatakan sikap mendukung proses hukum yang ditempuh demi menjamin kepatuhan manajemen terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2023–2025.
“Dukungan ini bukan hanya simbolis. Ini adalah suara bulat dari seluruh karyawan Pegadaian se-Indonesia yang ingin keadilan ditegakkan dan hak-hak pekerja dijamin melalui PKB yang telah disepakati bersama,” tegas Joko, Senin (14/4/2025).
Dalam pernyataan sikapnya, para pengurus daerah meminta manajemen untuk taat terhadap PKB yang merupakan aturan tertinggi dalam hubungan industrial di lingkungan internal PT Pegadaian.
“Ini bukan hanya soal perjanjian, tapi soal keadilan, kesejahteraan keluarga karyawan, dan wajah tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kami siap memperjuangkan ini sampai tuntas di Pengadilan,” ujar Joko.
Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.
Yusril Minta Jaksa Tak Cari Alasan Kasasi atas Putusan Bebas Delpedro Marhaen
KPK Ingatkan BUMN Tak Salahgunakan BJR
Lolos dari Semua Dakwaan Kasus Demo Ricuh: Hakim Bebaskan Aktivis Lokataru, Delpedro Marhaen dkk
Diduga Nikmati Aliran Dana Korupsi, KPK Akan Panggil Suami dan Anak Bupati Pekalongan
Momen Pertemuan PN Jakpus, Jaksa Hunan Berlangsung Hangat, Penuh Kekeluargaan Diskusi mengenai Kerjasama bidang Peradilan
Skandal Asmara Hakim Berujung Sanksi Berat: MA–KY Copot Hakim LTS dan DW
JPU Beberkan Dugaan Aliran Dana Rp809 Miliar ke Goto
Recalling Memory sambil Lawan Pemutihan Sejarah
Proyek Fiktif Telkom, Jaksa tuntut 11 terdakwa 7 tahun hingga 16 tahun penjara
Serukan Keperihatinan, Belasan Tokoh Nasional Jadi Amicus Curiae Perkara Tata Kelola Minyak
KPK Tahan Pejabat Bea Cukai, Sita Rp5,19 Miliar dari Safe House
Tagihan Jersey Timnas Bola capai Rp5 Miliar, Erspo Digugat PKPU
Negara Rugi Hampir Rp 2 Triliun, Nadiem Makarim Resmi Tersangka
Pengadilan Siap Jalankan Keputusan Hukum Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom
Mantan Menteri Agama Suryadarma Ali Wafat di Usia 67 Tahun
Tanah Dikuasai Tanpa Kompensasi 200 KK Bernasib Sama dengan Winda
Kolaborasi Oknum Pejabat Bank Daerah dan Sritex Bobolkan Negara 1 Triliun
Dugaan Etik 3 Hakim PN Rantau, KY Minta Kelengkapan Bukti Pelapor
-
Dakwaan3 minggu agoJPU Kejar Sosok Misterius di Balik Operasional Buzzer, OOJ Marcella berlanjut
-
Tuntutan3 minggu agoKerry Riza Dituntut 18 Tahun dan Uang Pengganti Rp13,4 Triliun
-
Saksi3 minggu agoKasus EDC BRI, KPK Telusuri Peran Vendor PT Yaksa Harmoni Global, dan Internal Bank
-
Saksi2 minggu agoKPK Akan Panggil Petinggi PSI Ahmad Ali dan Ketum PP dalam Kasus Gratifikasi Batu Bara Kukar
You must be logged in to post a comment Login