Pertamina Tak Pernah Kapok, Korupsi Terus Terjadi

Sedikitnya ada penggunaan dua perangkat  dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina, yakni Automatic Tank Gauge (ATG) atau pengukur tangki otomatis yang berada di setiap tangki SPBU dan alat Electronic Data Capture (EDC). Sementara dalam pekerjaan proyek digitalisasinya, Telkom melakukan empat hal, yakni penyediaan inftastruktur telekomunikasi baik melalui jaringan fixed, mobile, dan satelit; penyediaan perangkat EDC; penyiapan 290 agen contact center dan 600 petugas lapangan untuk melayani pengaduan gangguan SPBU; dan pembuatan command center untuk secara proaktif memantau perangkat di SPBU.

Kedua, PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang sinergi membangun sistem digital secara bertahap pada 5.518 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia pada Jumat, 31 Agustus 2018, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta. Penandatangan PKS Sinergi Digitalisasi SPBU tersebut oleh Mas’ud Khamid selaku Direktur Pemasaran Retail Pertamina serta Dian Rachmawan selaku Direktur Enterprise & Business Service Telkom. Sebetulnya, Mas’ud Khamid juga pernah menjabat sebagai CEO Subholding Commercial & Trading Pertamina (Direktur Utama PT Patra Niaga) kurun 13 Juni 2020–4 Mei 2021.

Turut menyaksikan penandatanganan PKS yaitu Rini M Soemarno selaku Menteri BUMN, Arcandra Tahar selaku Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), M Fanshrullah Asa selaku Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Alex J Sinaga selaku Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Kerja sama digitalisasi SPBU Pertamina meliputi penyediaan infrastruktur digital SPBU, data center dan connectivity di 5.518 SPBU atau 75.000 nozzle (pipa semprot) di seluruh Indonesia, hingga pemeliharaan (maintenance) selama jangka waktu perjanjian. Pertamina dan Telkom juga sepakat mengembangkan platform penyaluran BBM untuk memantau stok BBM di tangki penyimpanan SPBU, jumlah BBM yang keluar melalui nozzle, dan revenue (transaksi) penjualan BBM.

Dalam PKS juga tercantum bahwa upaya proses implementasi digitalisasi SPBU semaksimal mungkin untuk penyelesainya pada Desember 2018 atau selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun 2019.

Sementara itu, proses digitalisasi dan integrasi 5.518 SPBU baru dapat terselesaikan atau tuntas oleh Telkom per 10 Desember 2020. Sedangkan penerapan secara resmi digitalisasi pada 5.518 SPBU di seluruh Indonesia oleh Pertamina pada 29 Desember 2020. Kemudian peresmian penerapan digitalisasi SPBU tersebut oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif secara virtual di Jakarta pada Selasa, 29 Desember 2020.

Korupsi Berulang Kali

Dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) 2018–2023 nyatanya bukanlah satu-satunya kasus yang terkait dengan Pertamina yang telah maupun sedang dalam penanganan KPK.

Saat ini, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) 2017-2021. PGN tak lain merupakan perusahaan subholding gas Pertamina terhitung sejak 28 Desember 2018. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Danny Praditya (DP) selaku Direktur Komersial PGN 2016-2019 dkk dan Iswan Ibrahim (II) selaku Komisaris PT IAE merangkap Direktur Utama PT Isargas.

Penetapan status tersangka Danny dan Iswan berdasarkan sprindik nomor: Sprin.Dik/79/DIK.00/01/05/2024 dan nomor: Sprin.Dik/80/DIK.00/01/05/2024 tertanggal 17 Mei 2024. Keduanya terjerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana. KPK menduga perbuatan Danny dan Iswan telah merugikan keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Periksa Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno

Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan, penyidik terus melakukan pengembangan dalam kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT PGN Tbk dan PT IAE 2017-2021. Bahkan kata Tessa, penyidik secara serius tetap dan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari berbagai unsur guna melengkapi unsur-unsur sangkaan pasal kepada tersangka. Saksi-saksi tersebut baik berasal dari lingkup PT PGN Tbk, pihak swasta termasuk lingkup PT IAE, advokat, hingga pejabat pemerintah saat itu. Sebagai contoh, penyidik telah memeriksa Rini Mariani Soemarno selaku Menteri BUMN 2014-2019.

“Saksi-saksi dalam perkara ini termasuk saksi atas nama RS (Rini Soemarno) yang telah menjalani pemeriksaan pada Senin, 10 Februari 2025 itu penyidik mendalami pengetahuannya terkait dengan proses jual-beli gas antara PT PGN dengan PT IAE,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Selain dua kasus tersebut di atas, ada beberapa kasus korupsi lain di Pertamina yang sedang dalam penanganan KPK, Polri, dan Kejaksaan pada 2022 hingga 2025. Yaitu yang secara detail anda dapat melihatnya dalam grafis berikut ini.

Kasus Korupsi PT Pertamina (Persero) Tahun Penanganan 2022–2025. Infografis: SLU, Februari 2025.

Bahkan Komisaris Utama PT Pertamina 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui bahwa KPK banyak menangani kasus dugaan korupsi, sebagaimana pernyataan Ahok ketika usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa, 7 November 2023.

Konteks pemeriksaan Ahok kala itu terkait dengan penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi pengembangan bisnis gas dan pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Corpus Christi Liquefaction LLC Amerika Serikat pada PT Pertamina (Persero) 2011-2021.

“Kayaknya KPK pegang kasus banyak tuh untuk Pertamina,” ujar Ahok.

Korupsi Minyak Mentah Pertamina

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menegaskan, pihaknya saat ini sedang menangani penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Status kasus ini, kata Harli, masih dalam tahap penyidikan umum  sejak 24 Oktober 2024. Untuk itu, Harli belum bisa menyampaikan ihwal dugaan siapa saja pihak sebagai pelaku dan detail kasusnya. Meski demikian, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah melakukan beberapa tindakan pro-justitia untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Di antara tindakan pro-justitia tersebut yakni pemeriksaan saksi-saksi.

“Penyidik hingga saat ini sudah mengumpulkan setidaknya bukti-bukti berupa keterangan saksi terhadap 70 orang saksi saat pemeriksaan, termasuk satu ahli keuangan negara,” tegas Harli di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Kejaksaan Agung Geledah Kantor ESDM

Berikutnya Harli menuturkan, tim penyidik Jampidsus Kejagung telah menggeledah tiga ruangan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said. Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (10/2/2025), sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 18.40 WIB.

Masing-masing adalah ruang kerja Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas, dan Sekretaris Ditjen Migas. Saat penggeledahan, tim penyidik menemukan dan menyita lima dus dokumen, 15 handphone, satu laptop, dan empat soft file.

“Tentun harapanya dengan proses penyidikan ini, akan menjadi terang dari tindak pidana yang sesuai dengan aturan yang ada dan menemukan tersangkanya,” ujarnya.

Soal Kontrak Kerjasama

Harli membeberkan, kasus ini bermula dari terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri yang berlaku sejak 6 September 2018. Beleid ini mengatur bahwa PT Pertamina (Persero) wajib mencari minyak hasil produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui kontrak kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta. Selain itu, KKKS swasta wajib menawarkan minyak yang menjadi bagian KKKS swasta kepada PT Pertamina (Persero).

“Jika Pertamina menolak penawaran tersebut, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISC (Integrated Supply Chain) Pertamina dan/atau PT KPI (PT Kilang Pertamina Internasional) berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. Mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya,” ungkap Harli.

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2 3