Connect with us

Gugatan

Nenny MAS Money Changer gagal bayar 4 miliar berujung Ke Pengadilan Jakarta Utara

Bermula dari adanya kesepakatan jual beli valas pada 23 Oktober 2020. Yaitu, ketika Klienya membeli dolar AS sebesar $ 270.300 kepada Nenny.

Pantausidang , Jakarta– Lantaran tidak membayar transaksi pembelian valuta asing (valas) mata uang dollar USA sebesar Rp3,98 miliar seorang pengusaha valas Nenny digugat oleh oleh pengusaha berinisial HA ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Hal ini disebutkan oleh Advokat Oktavia Sastray dari Kantor Hukum P. Hadisaputro selaku Kuasa Hukum HA.

Dijelaskan Advokat, Oktavia Sastray, gugatan ini bermula dari adanya kesepakatan jual beli valas yang terjadi pada 23 Oktober 2020. Yaitu, ketika Klienya membeli dolar AS sebesar $ 270.300 kepada Nenny.

Keduanya terikat nilai transaksi sebesar USD 270.300 atau dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat atau setara dengan nilai Rp. 3.981.519.000 yaitu tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu Rupiah dengan nilai kurs rate Rp14.730.

Nenny, seorang pemilik perusahaan valuta asing PT Mekarindo Abadi Sentosa ( MAS Money Changer) beralamat di Pertokoan Lindeteves Trade Center Lantai UG Blok B21 No 7, Mangga Besar, digugat oleh Pak Hartanto Alim.

Nenny berdomisili di Taman Grisenda Blok B2, No. 7, RT 002, RW 010, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara serta di Kano Permai 4 No. 25, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara,” ujar Oktavia Sastray di PN Jakarta Utara.

Oktavia menyesalkan, kliennya yang telah melakukan sejumlah pembayaran kepada Nenny selaku Direktur PT Mekarindo Abadi Sentosa ( MAS Money Changer ) , dengan total keseluruhan pembayaran hampir mencapai Rp. 4 Miliar.

Namun sampai pada saat yang ditentukan, valuta asing yang dijanjikan Nenny tidak kunjung diberikan semua kepada HA.

Sebelumnya, pihaknya telah melakukan pendekatan secara persuasive, namun tidak ada tanggapan yang positif dari pihak Nenny. Hal inilah yang melatarbelakangi digugatnya Nenny di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Oktavia juga mensinyalir Nenny tidak bersedia menyelesaikan kasus ini secara baik, cepat, dan sesuai prosedur hukum.

Nenny sudah tiga kali tidak hadir di PN Jakarta Utara sejak gugatan ini diajukan pada 13 Desember 2021.

Laman: 1 2

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Gugatan

Sidang Gugatan Ijazah Palsu Presiden Jokowi Resmi Dicabut Penggugat.

Pantausidang, Jakarta – Sidang Gugatan Ijazah Palsu tanpa dihadiri oleh penggugat kuasa hukum Bambang Tri Mulyono karena telah menggelar keterangan pers yang mencabut gugatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat mengatakan pihaknya telah menerima surat permohonan pencabutan tersebut.

“Jadi perkaranya dicabut, surat pencabutan telah diterima majelis, “ ujar hakim, pada sidang Senen, 31 Oktober 2022.



Adapun pencabutan disampaikan oleh Kuasa Hukum Bambang Tri Mulyono, yakni Ahmad Khozinudin yang mengatakan penetapan Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala.

Karena menurutnya penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan.

Sehingga sidang pada Senen hari ini di Pengadilan negeri jakarta pusat digelar tanpa kehadiran pihak penggugat.

Sementara itu sidang dipenuhi pengunjung sidang dari komunitas pecinta jokowi, Jokowi smart atau josmart dan Komunitas Alumni SMA Negeri 6 Surakarta.

Mereka menyatakan kekecewaannya atas ketidak Hadiran penggugat. Seperti disampaikan oleh Rita Koordinator pecinta Jokowi.



Kemudian koordinator alumni SMA Negeri 6 Surakarta Sejabotabek, Eko Nugroho menegaskan semua yang dikatakan oleh pihak penggugat tidak benar dan hanya mencari popularitas murahan saja.



Sementara itu, Ketua umum Alumni SMA Negeri 6 Surakarta, Hasta Gunawan menyatakan tidak akan menggugat balik kepada Pihak Bambang Tri Mulyono.



Menurutnya Perkara ini menjadi pembelajaran agar masyarakat tidak gampang termakan isyu hoaks.


Diketahui sebelumnya, gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024.

Gugatan itu didaftarkan pada Senin (3/10).
Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khozinudin sebagai Kuasa Hukumnya.

Adapun para tergugatnya adalah tergugat I Presiden Jokowi; tergugat II Komisi Pemilihan Umum/KPU; tergugat III Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR; serta tergugat IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemenristekdikti.*** Red.

Continue Reading

Gugatan

Alamsyah Hanafiah: Sidang Gugatan Menteri Agama Ditunda Dua Minggu, Pernyataan Suara Anjing Sama dengan Suara Adzan

Pantausidang, Jakarta – Penggugat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Alamsyah Hanafiah mengatakan sidang ditunda karena jadwal hakim padat terkait perkara gugatan kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan suara adzan seperti suara anjing menggonggong.

“Sidang ditunda karena memang hakimnya padat. Dia juga termasuk hakim di pengadilan militer terkait pemeriksaan Koneksitas,” ucap Alamsyah Hanafiah usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada wartawan, diikuti Pantausidang.com, Selasa 13 September 2022.

Menurut Alamsyah Hanafiah, sidang pada hari mengagendakan keterangan saksi dari pihak penggugat. Namun sidang ditunda hingga dua minggu kedepan.

“Kita hari ini kan menghadirkan saksi empat rencananya. Tapi ditunda dua minggu dan kita ikutin saja. Kesimpulan hakim kita ikutin saja. Untuk sidang yang akan datang kuasa dari menteri agama hadir semua,” ujarnya.

Alamsyah Hanafiah menegaskan, bahwa gugatan pihaknya ada dua obyek perkara, yaitu 1. Pernyataan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, menyamankan Suara Anjing menggonggong ramai-ramai sama dengan Suara Adzan. 2. Menteri Agama juga menyatakan Kementerian Agama itu merupakan Hadiah Negara untuk NU (Nahdlatul Ulama).

“Negara ini bukan negara NU, negara Republik indonesia,” tegasnya.

Alamsyah Hanafiah menuturkan, seharusnya sebagai pejabat negara dan berada dalam kabinet Kepresiden harusnya berhati-hati dalam mengutarakan kata-kata dan pernyataannya.


“Jadi sebagai pejabat publik, seorang kabinet, dia tidak boleh bicara begitu. Itu adalah pelanggaran kode etik pejabat negara dan pelanggaran hukum,” tuturnya.

Menurutnya, pejabat negara atau menteri merupakan seorang pimpinan yang dalam perkataan, ucapan bisa dimaknai suatu perintah tidak tertulis.

“Karena masalahnya, uapan lisan dari pejabat bisa merupakan suatu intruksi peraturan tidak tertulis. Jadi ucapan dari pejabat publik itu bisa merupakan peraturan tidak tertulis,” cetusnya.

Terakhir, Alamsyah Hanafiah membeberkan, dari pihak penggugat menuntut kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengakui kesalahannya dan memberikan makan kepada 1000 orang anak Yatim Piatu.

“Kita minta hukum dia, memberi makan 1000 anak yatim piatu. Jadi dia pernyataannya itu adalah melawan hukum penguasa,” pungkas Alamsyah Hanafiah.

Menurut pemberitaan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tengah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pernyataan suara azan di masjid beberapa waktu lalu.

Gugatan yang diajukan oleh 5 pengacara Alamsyah Hanafiah dan kawan kawan selaku warga negara, telah memasuki pemeriksaan saksi saksi.

Alamsyah menyatakan, pihaknya menggugat menteri agama karena, pernyataannya dapat memecah belah kalangan umat beragama.

Dia meminta agar pengadilan mengabulkan gugatannya dan menyatakan bahwa pernyataan menteri selaku pejabat negara termasuk perbuatan melawan hukum. Sehingga kedepannya tidak ada lagi yang meremehkan suara azan dengan suara binatang.

Adapun lima Advokat yang menggugat menteri agama diantaranya Alamsyah Hanafiah, Dody Novizar Madriansyah, Raden Adi Widakusuma, dan Ridho Okta.

Atas pernyataannya itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas mendapat kecaman dari berbagai pihak akibat penyataan soal Pengaturan pengeras suara masjid dalam radius 100-200 meter di lingkungan pemukiman.

Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama.

Yaqut pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga.

Hal itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau Rabu 23 Februari 2022, merespons pertanyaan pewarta soal surat edaran Menag yang mengatur penggunaan toa di masjid dan musala. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Gugatan

Hakim Tunda Sidang Praperadilan Laporan Gratifikasi Suharso Monoarfa

Hakim Delta Tamtama menyebut, penundaan sidang lantaran pihak KPK tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen sehingga tidak dapat hadir, di persidangan

Pantausidang, Jakarta – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menunda sidang pembacaan gugatan kader senior PPP Nizar Dahlan, karena tergugat (KPK) tidak hadir, Senen, 25 Juli 2022.

Gugatan terkait laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa oleh Nizar yang tak kunjung diproses oleh lembaga Anti Rasuah tersebut.

Hakim Delta Tamtama menyebut, penundaan sidang lantaran pihak KPK tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen sehingga tidak dapat hadir, di persidangan.

“Dari surat ini (KPK) meminta agar ditunda selama tiga minggu ke depan,” kata Hakim Delta Tamtama di ruang sidang Prof Wirjono Prodjodikoro, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut Kuasa Penggugat yang diwakili Rezekinta Nofrizal menyampaikan keberatan atas waktu yang diminta KPK.


Menurutnya penundaan sampai 3 pekan terlalu lama. Ia meminta majelis untuk menggelar sidang 2 minggu ke depan. Hakim pun menerima permintaan tersebut.

“Kita mulai tanggal 8 Agustus 2022 hari Senin,” kata hakim.

Usai sidang, Rezekinta Nofrizal mengaku kecewa karena KPK tidak hadir dan hanya diwakili oleh sebuah surat. Ia menilai, permintaan penundaan sidang hanya buang-buang waktu.


Menurutnya, KPK dibawah pimpinan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Firli Bahuri kerap mangkir ketika sidang perdana praperadilan.

“Menurut kami alasan normatif yang sangat klasik, KPK bukan baru kali ini menghadapi praperadilan,” ketusnya.

Rezekinta Nofrizal menjelaskan, pihaknya telah mendaftarkan praperadilan sejak 2 minggu sebelumnya. KPK seharusnya sudah bisa menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan.

“Menurut kami KPK harus memberikan contoh yang baik lembaga negara dalam menghadapi panggilan-panggilan dari institusi pengadilan,” katanya.

Sementara itu mantan Anggota DPR RI Nizar Dahlan menjelaskan, inti dari gugatan praperadilan tersebut adalah meminta KPK melakukan penyelidikan terkait dugaan gratifikasi.

Yakni berupa pinjaman pesawat jet pribadi kepada Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Nizar laporan tersebut, telah disampaikan ke KPK bulan November 2020 disertai berbagai bukti dokumen terkait.

“Makanya kita lapor ke KPK untuk dilihat ada unsur pidananya atau tidak, tapi oleh KPK dua tahun didiamkan saja,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, tidak ada kepentingan pribadi dalam laporan tersebut. dirinya hanya tidak ingin suara PPP hancur di bawah pimpinan Suharso Monoarfa.

“Saya dan teman-teman senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tahu sekarang (suara) PPP merosot jauh,” katanya.*** MES

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

650,798,434
Kasus
6,649,201
Meninggal Dunia
627,516,863
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,686,181
  • Meninggal Dunia: 160,071
  • Sembuh: 6,478,450