Connect with us

Ragam

FSPI: Larangan Pemerintah Untuk Aksi Mogok Pekerja, Pelanggaran Serius

Pantausidang, Jakarta – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Indra Munaswar menyebut larangan pemerintah terhadap aksi mogok oleh para pekerja karena persoalan kebijakan ekonomi pemerintah, adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan berserikat.

“Dapat disimpulkan, kepentingan terkait dengan pekerjaan dan ekonomi yang dibela para pekerja melalui pelaksanaan hak mogok tidak hanya terkait dengan kondisi kerja,”

“atau yang lebih baik atau tuntutan kolektif yang sifatnya terkait dengan pekerjaan, namun juga mencari solusi atas masalah kebijakan ekonomi dan sosial, tanpa melanggar ketertiban,” ucap Indra kepada Pantausidang.com, Kamis, (23/6/2022).

Menurut Indra, Komisi Kebebasan Berserikat ILO telah beberapa kali menetapkan bahwa mogok di tingkat nasional adalah sah selama mogokmogok tersebut memiliki tujuan sosial dan ekonomi dan tidak hanya politis murni.

Selain itu, Serikat pekerja/serikat buruh dapat pula melakukan Mogok Simpati untuk memberikan dukungan terhadap aksi mogok di tempat lain. Namun para pekerja harus tahu persis bahwa aksi mogok yang mereka dukung tersebut adalah aksi mogok yang sah.

“Mogok simpati yang diakui sah di beberapa negara, semakin sering terjadi karena gerakan ke arah konsentrasi perusahaan, globalisasi ekonomi dan delokalisasi pusat kerja,” tuturnya.

Namun demikian, kata Indra, untuk dapat melaksanakan hak mogok tersebut, diperlukan berbagai prasyarat agar mogok tersebut berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Lebih lengkapnya mengenai Hak Mogok, dapat dibaca pada buku tersebut. Dari buku itu bisa juga dijadikan referensi untuk menyusun regulasi lebih lengkap tentang Hak Mogok ketimbang hanya berpegang pada Pasal 137 s.d Pasal 145 UU No. 13/2003,” terangnya.

Sebelumnya, Indra juga mengatakan, senjata yang cukup ampuh bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan hak konstitusionalnya adalah mogok.

Tapi sayangnya undang-undang masih membatasi bahwa mogok itu adalah Mogok Kerja yang baru dapat digunakan ketika terjadi gagal perundingan saja.

“Itu artinya, Hak Mogok hanya terjadi dalam batas masalah hubungan industrial semata. Selain itu tidak ada Hak Mogok,” ujarnya.

Dia menambahkan, ketika menelisik buku ILO terbitan Jakarta tahun 2012 dengan judul: HAK MOGOK, dijumpai suatu prinsip bahwa aksi mogok merupakan sebuah hak dan bukan sekedar aksi sosial.

Bahwa hak mogok adalah salah satu sarana di mana para pekerja dan serikat buruh dapat mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan sosial mereka secara sah.

“Gagasan yang menyatakan bahwa hak mogok harus dibatasi hanya untuk perselisihan industri telah ditolak oleh Komisi Kebebasan Berserikat dan Komisi Ahli ILO.”

“Karena, kalau hanya soal perselisihan industrial, kemungkinan besar dapat diselesaikan melalui penanda-tanganan kesepakatan bersama,” tambahnya.

Indra mengutip buku yang berjudul asli ILO principles concerning the right to strike, ditulis pada tahun 2000 oleh Bernard Gernigon, Alberto Odero dan Horacio Guido, mengupas berbagai hal yang berhubungan dengan Hak Mogok.

Diantaranya seperti: prinsip dasar tentang hak mogok, definisi hak mogok, berbagai jenis aksi mogok, tujuan mogok, mogok politis, mogok simpati,

Pekerja yang memiliki hak mogok dan yang tidak memiliki hak mogok, mogok pada layanan publik, mogok pada layanan esensial, jaminan kompensasi untuk para pekerja yang dicabut hak mogoknya.

Kemudian, mogok dalam keadaan darurat nasional yang genting, kondisi untuk melaksanakan hak mogok, ketersediaan konsiliasi, mediasi.

Arbitrase sukarela bagi pekerja yang dicabut hak mogoknya, korum dan mayoritas untuk menyatakan mogok, kebebasan bekerja untuk mereka yang tidak melakukan mogok, dan lain-lain.

“Aksi mogok yang terkait dengan politik atau yang bersifat politis dapat dilakukan oleh Serikat pekerja/Serikat buruh ,”

“karena bisa saja terjadi kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah sering memiliki dampak langsung kepada para pekerja atau majikan, seperti yang sekarang terjadi dengan terbentuknya UU Cipta Kerja,” paparnya.

Ketua FSPI, menjelaskan bahwa gerakan serikat pekerja/serikat buruh bukan sebatas pada gerakan yang hanya mengurusi masalah hubungan industrial saja.

Gerakan Serikat pekerja/Serikat buruh pernah mengukir sejarah indah ketika terlibat langsung dalam memengaruhi DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan RUU BPJS.

Gerakan dengan menggunakan panji KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) berhasil mendesak DPR RI dan Pemerintah mengundangkan UU BPJS.
UU BPJS ini adalah sebagai pelaksanaan jaminan sosial untuk seluruh penduduk Indonesia. Gerakan ini terjadi pada Maret 2010 – Oktober 2011.

“Karena memang dalam konstitusi negara dan perundang-undangan tidak membatasi gerakan dari elemen masyarakat untuk bergerak hanya sebatas kebutuhan komunitasnya saja,” jelasnya.

Di dalam UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia – PBB 1948, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah membuka ruang yang luas bagi setiap orang warga negara untuk mendapatkan haknya.

Berupa: hak atas jaminan sosial, hak ekonomi, hak sosial, hak politik, dan hak budaya untuk menjaga martabat dan pertumbuhan bebas pribadi setiap warga negara.

Selain itu, setiap warga negara berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan,

Berhak atas perlindungan dari pengangguran, berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

Namun saat ini, menurut Indra, hak-hak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan perburuhan tersebut sedang diporak-porandakan.

Mestinya, semua rakyat beserta elemen-elemen masyarakat yang peduli akan tegaknya NKRI secara murni dan konsekuen

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu mengambil peran dalam mengembalikan hak-hak rakyat tersebut. Termasuk oleh gerakan Serikat pekerja/Serikat buruh.

“Apalagi konstitusi negara menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya,”

“di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” pungkasnya. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Trio pendiri FK UNEJ berhasil melahirkan 1200 dokter, 90 spesialis

Pantausidang, Jakarta – Kerja keras Trio (tiga serangkai) pendiri fakultas kedokteran (FK) Universitas Jember (UNEJ) di Jawa Timur, yakni Prof. Dr. Dr. Satyanegara, alm. Prof DR. Kabul (rektor, 1995 – 2003) dan Syamsul Sigit terbayar, hasilnya setara dengan usaha dan perjuangan sejak tahun 2000 yang lalu.

Prof Satyanegara mengatakan, dalam kurun waktu 20 tahun, FK UNEJ telah melahirkan 1200 tenaga dokter.

“Sekitar 90 dokter (dari 1200 alumni FK UNEJ) sudah mengikuti program spesialis atau S3. Mereka ada yang belajar di Korea, Jerman, Jepang, ada juga ikut program spesialis di dalam negeri,” ujarnya kepada Redaksi di ruang kerjanya di Rumah Sakit Satya Negara, Sunter Agung Jakarta Utara.

Sehingga pada kunjungan beberapa hari yang lalu, Satya Negara memberi kuliah umum di hadapan dosen, mahasiswa di ruang aula FK UNEJ. Ia mengingat kembali upaya bersama mantan Rektor dan Syamsul Sigit untuk meningkatkan pembangunan kesehatan khususnya di Jawa Timur, salah satunya dengan mendirikan FK.

“Ide awal tersebut tidak salah, dan terbukti memberi hasil. Bobot UNEJ juga semakin meningkat,” kata penerima penghargaan the Order of The Rising Sun Gold Ray dari Kaisar Jepang.


Kilas balik 20 tahun yang lalu, ia diundang dan sangat diharapkan membantu UNEJ dengan menjadi salah satu anggota dewan penyantun.

Waktu itu, Prof DR. Kabul sebagai rektornya (1995-2003) juga termotivasi dengan semangat Syamsul sigit. Kebetulan, Syamsul sedang mengerjakan proyek di Jember. Satya Negara diajak dan diantar ke UNEJ.

Luas lahan kampus UNEJ sekitar 120 hektar, berarti sudah sangat ideal untuk kegiatan perkuliahan. Satya Negara membandingkan dengan kegiatan fakultas pertanian pada saat itu.

Tentunya, dengan kampus yang representative dan sangat luas, fasilitas praktik sudah lengkap untuk mahasiswa fakultas pertanian.

“Saya katakan kepada Prof. Kabul, kondisi rumah sakit di Jember bisa naik kelas sampai tingkat nasional, bahkan internasional. Caranya, (UNEJ) harus mendirikan fakultas kedokteran. Sehingga kami tiga serangkai langsung bergerak dan berdiri lah fakultas kedokteran tahun 2000,” kata dosen luar biasa FK UNEJ.

Ketika memberikan ceramah khusus beberapa hari yang lalu, hadir juga Rektor, Iwan Taruna, serta dekannya FK UNEJ, dr. Supangat. Kegiatan kuliah tamu di hadapan dosen dan mahasiswa di aula FK Universitas Jember, dengan atmosphere sangat hidup.

Sehingga ceramahnya yang singkat, sekitar 2 jam tapi sangat berarti dan dirasakan manfaatnya untuk para mahasiswa.

“Saya sangat merasakan suasana yang ‘hidup’ ketika para mahasiswa, rektor, dekan mengikuti ceramah singkat. Ekspresi dan atmosphere nya, mereka (mahasiswa FK UNEJ) sudah ingin menjadi dokter (lulus).”

“Selain, fasilitas untuk kegiatan perkuliahan semakin meningkat dan perlahan menuju cita-cita, rancangan hidup para pemuda (mahasiswa, lulusan FK UNEJ) untuk menjadi tulang punggung Bangsa dan Negara. “

“Minimal, kiprah mereka di Jawa Timur memberi manfaat untuk pembangunan kesehatan,” kata Satya Negara.*** Liu

Continue Reading

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

624,435,907
Kasus
6,553,563
Meninggal Dunia
604,472,238
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,439,292
  • Meninggal Dunia: 158,165
  • Sembuh: 6,264,184