Connect with us

Ragam

Restoratif Justice, Jampidum Kembali bebaskan 11 tersangka yang memenuhi kriteria.

JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana menyetujui 11 dari 13 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pantausidang, Jakarta – Delapan alasan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) menghentikan penuntutan keadilan restoratif (Restoratife Justice) terhadap 11 perkara dari 13 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 11 dari 13 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana melalui keterangan pers yang diterima Pantausidang.com, Kamis, (23/6/2022).

Menurut Ketut, ada 8 alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan yaitu,

pertama, Para Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum,

Kedua, Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,

Ketiga, Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Keempat, Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Kelima, Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

Keenam, Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

“(Ketujuh) Pertimbangan sosiologis, (dan kedelapan), Masyarakat merespon positif,” tuturnya.

Kapuspenkum mengungkapkan, terkait 11 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu,

1. Dedy Saputra bin H Tanud dari Kejaksaan Negeri Bontang yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan,

2. I Emus Melawair dan Tersangka II Andri Asis Djabumir dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

Kemudian, 3. Jefri bin Hi. Kadir dari Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan,

4. Ruslan Labikang alias Ulan dari Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan,

5. Elida Afni dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

6. Emmi dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan,

7. Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto dari Kejaksaan Negeri Surakarta yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan atau Penggelapan,

8. Nur Sodik bin Sugiyanto dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang disangka Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

9. Hendra Gusti Als Hendra dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian,

10. Igo alias Ego bin Mulyadi dari Kejaksaan Negeri Bangka Selatan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

“11. Krista Surbakti dari Kejaksaan Negeri Asahan yang disangka melanggar Pasal 111 atau Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” ungkapnya.


Menurut Kapuspenkum dua tersangka tidak dikabulkan permohonan ‘RJ’nya atau Keadilan Restoratif, dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketut menambahkan, untuk berkas perkara atas nama 2 orang Tersangka yaitu Ainu Fikolbi alias Inu bin Mislam dari Kejaksaan Negeri Banyumas yang disangka melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan,

Kemudian Zulfikar alias Kasi bin Mas’ud dari Kejaksaan Negeri Bangka yang disangka melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.

Kegiatan dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H., M.H.,

Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda. *** Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Ragam

Untuk Tersangka Mardani Maming, KPK periksa IRT

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming

Ketua BPP HIPMI yang Juga Bendum PBNU Mardani Maming diperiks KPK ( dok).

Pantausidang, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Eka Risnawati terkait kasus dugaan korupsi pemberian ijin Usaha Tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (30/9/2022)

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming.

“ Hari ini (30/9) pemeriksaan saksi TPK pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tersangka MM,”

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, jaksel, atas nama Eka Risnawati Ibu Rumah Tangga,” ujarnya.


Diberitakan, KPK sebelumnya telah menetapkan Mardani H. Maming, sebagai tersangka selaku Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2018).

Ketum BPP HIPMI tersebut diduga menerima Uang bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104, 3 Miliar dalam kurun waktu 2014 s/d 2020.

Uang yang diterima oleh Bendum PBNU Mardani Maming tersebut diduga terkait suap ijin usaha tambang dan manipulasi pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU (Angsana Terminal Utama, yang merupakan perusahaan milik Mardani Maming). *** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

622,629,345
Kasus
6,547,878
Meninggal Dunia
602,470,524
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,431,624
  • Meninggal Dunia: 158,112
  • Sembuh: 6,255,918