Connect with us

Ragam

Kandungan Lokal 40 persen Mobil Listrik dianggap Masih Berat.

Pantausidang, Jakarta – Kepala seksi (kasi) rancang bangun, Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Joko Kusnanto belum bisa menarget angka prosentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) perakitan kendaraan listrik(electricvehicle/EV) terutama untuk skala usaha kecil menengah (UKM).

Selama ini, rata-rata TKDN sektor industri dipatok sampai 40 persen oleh Kementerian Perindustrian.

“Ini yang menjadi perhatian kami. Kalau TKDN harus 40 persen, beberapa produsen merasa berat, apalagi kalau (produsen) skala industri kecil menengah atau UKM,” kata Joko Kusnanto pada seminar Transport & Logistics Indonesia 2022 (Smart Logistics) di JIExpo Kemayoran.

Sampai saat ini, produsen masih impor komponen utama EV. Tetapi Body bus karoseri tidak impor, dan sudah menggunakan produksi dalam negeri. Chassis pada EV masih impor.

Baterai untuk EV sebagian besar masih mengandalkan impor. Motor listrik juga masih menggunakan baterai impor, walaupun sudah ada beberapa supplier untuk baterai local.

“Tapi Pemerintah sudah menerbit Peraturan Pemerintah (PP) 55/2019 untuk insentif pencapaian target TKDN 40 persen. Di lingkungan Kemenhub, insentifnya berupa biaya uji emisi yang rendah. Selain Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) hampir nol.”

“Biaya lain hanya Rp 400 ribu, dulunya sampai puluhan juta rupiah. Kalau motor bakar torak bensin, biaya emisi lebih rendah. Biaya STNK EV, di beberapa daerah, bahkan sudah sampai nol rupiah,” kata Joko Kusnanto.


TransJakarta (TJ) juga sudah mulai menghentikan pembelian bus-bus motor bakar, dan sebaliknya membeli EV. Beberapa unit kendaraan TJ sudah uji coba dari berbagai merek, pabrikan.

Setelah KTT G20 ke-17 (15-16 November 2022) di Bali, jumlah EV juga akan semakin bertambah di berbagai kota. Paling tidak produk yang memakai anggaran Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menarget EV dengan TKDN 40 persen.

“Kami terus mendorong industri EV, dan mendorong (perusahaan) supplier baterainya. Mekanisme pasar kan, ada supply demand. Kalau ada kepastian dari sisi demand, vendor semakin tergerak,” kata Joko Kusnanto.


Di tempat yang sama, perusahaan karoseri swasta nasional PT New Armada mengaku masih fokus untuk pengadaan bus-bus dengan bahan bakar (bensin/solar). Beberapa tipe kendaraan bus New Armada dibeli oleh kantor-kantor pemerintah.

“Bus Citoro khusus untuk dalam kota. Biasanya, pemerintah yang mengoperasikan bus Citoro. Citoro juga product-based dalam kota termasuk Jakarta. Desain Citoro juga lebih mengutamakan efisiensi angkutan penumpang, sehingga low deck,” Direktur New Armada, Charles Hugo Wahyadiyatmika mengatakan kepada Redaksi.*** Liu.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Kota Medan Siap Jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2023

Pantausidang, Medan – Hari Pers Nasional (HPN) setiap tahunnya diselenggarakan pada tanggal 9 Februari, didasari dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Solo, Jawa Tengah, dan telah ditetapkan sebagai Hari Lahir Pers Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.

Untuk Peringatan HPN tahun 2023 mendatang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan HPN adalah kota Medan.

Ketua HPN, H Mirza Zulhadi mengatakan bahwa penyelenggaraan HPN di kota Medan mendatang, tetap mengagendakan beberapa program seperti seminar pers.

Continue Reading

Ragam

Polda Sumut Ungkap Penyelewengan BBM Ilegal di Perairan Belawan

Pantausidang, Medan – Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara berhasil mengungkap dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Perairan Laut Belawan, Senin (05/12/2022).

Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Hadi Wahyudi, S.H., S.I.K. mengatakan pengungkapan kasus ini bukan yang pertama kali oleh jajaran Ditpolairud Poldasu.

“Pengungkapan Tindak Pidana ini adalah sekian kalinya yang telah diungkap oleh jajaran Ditpolairud Polda Sumatera Utara dan Juga Baharkam Polri, Pengungkapan ini tentu berdampak positif bagi perekonomian Provinsi Sumatera Utara banyak Stakeholder lain yang dirugikan akibat Perbuatan Pidana yang dilakukan para Tersangka”, ucap Kombes Hadi.


Continue Reading

Ragam

KPK Anjurkan Pelaku Usaha Punya Izin Penggunaan Air Tanah, Agar Lepas dari Pidana

Pantausidang, Jakarta – Apakah Anda pelaku usaha yang menggunakan air tanah? Sudahkah Anda memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah? Jika belum, segeralah mengajukannya karena ada sanksi pidana jika tidak memilikinya.

Hal tersebut dikatakan PLT Jubir KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangan tertulisnya , Senen 5 Desember 2022.

“Saat ini pengajuan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah dipermudah dan tersedia secara online melalui Online Single Submission (OSS),” ujarnya.

Untuk itu pihaknya mengajak untuk menyimak dan berperan seta dalam diskusi Publik yahg bertajuk “Penyelenggaraan perijinan pengusahaan Air Tanah Demi Kepastian Berusaha.”

Adapun diskusi digelar hari Senen, 5 Desember 2022 pukul 14.00 sampai selesai, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung Provinsi Jawabarat.

Atau dapat menyimak di Link Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=icnpUFMaZdk

*** Red (Rilis Humas KPK).

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

650,733,507
Kasus
6,648,951
Meninggal Dunia
627,506,327
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,686,181
  • Meninggal Dunia: 160,071
  • Sembuh: 6,478,450