Connect with us

Ragam

Gubernur Edy Rahmayadi Berharap Camat Evaluasi Stunting di Madin

Pantausidang, Madina – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berharap ada evaluasi yang lebih jauh tentang persoalan stunting di Kabupaten Mandailingnatal (Madina).


Karena luas daerah dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki tidak sebanding dengan pendapatan dan juga permasalahan sosial yang terjadi.

Edy Rahmayadi mengatakan, Kabupaten Madina adalah kabupaten yang sangat subur, air sungai mengalir dengan jernihnya di setiap desa di kabupaten Madina.



Tapi yang terjadi adalah di Madina terdapat beberapa kekurangan di antaranya stunting yang sangat tinggi dan juga pendapatan daerah yang sedikit.

“Ada yang salah kalau kita lihat ini, tanah yang subur wilayah yang luas, tapi stunting di sini yang tertinggi. Kita harus segera menemukan solusi dari permasalahan ini,” ucap Edy Rahmayadi pada pertemuan dengan Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Mahasiswa se-Kabupaten Madina di Gedung Serba Guna di Parbangunan Panyabungan, Madina, Kamis (13/10).



Hadir di antaranya Bupati Madina Muhammad Jafar Suhaimin Nasution, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Forkopimda Madina, tokoh adat serta masyarakat Madina

Edy Rahmayadi mengajak semua pihak harus bergandengan tangan dalam mengentaskan permasalahan ini, terutama para Kepala Dinas di Madina sebagai pihak yang mengelola anggaran.


Dari data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI pada penilaian Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Madina, tidak satupun kategori penilaian kinerja yang sesuai target dan mendapatkan bonus dari Pemerintah Pusat.

Mengenai ketahanan pangan, Edy Rahmayadi juga mengajak Kabupaten Madina untuk dapat mandiri memenuhi kebutuhan pangan. Meskipun saat ini Madina terus naik dalam ketersedian komiditi bahan pangan.

Namun ada beberapa komoditi yang tidak berhasil ditingkatkan, padahal kondisi alam sangat memungkinkan untuk menaman komoditi tersebut. Di antaranya adalah, cabai rawit -90%, bawang merah -98%, bawang putih -99%. Susu defisit 100%.

Sementara itu, Bupati Madina Muhammad Jafar Suhaimin Nasution kesempatan itu mengakui Kabupaten Madina saat ini tengah mencari solusi atas permasalahan stunting ini. Di antaranya adalah dengan berkoordinasi dengan seluruh OPD.

“Kita ketahui bahwa faktor stunting ini, kita akan fokus pada sarana dan prasarana dan edukasi pada masyarakat untuk menjaga kebersihan yakni mengenai sanitasi bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Suhaimin, Madina mempunyai daerah yang luas dengan APBD yang masih terbatas. Oleh karenanya ia meminta bantuan pada gubernur untuk dapat memberikan solusi di antaranya adalah infrastrukur jalan.*** Diurnawan

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684