Connect with us

Ragam

KPK Percepat Serah Terima Aset PSU Kota Medan: Undang Walkot, REI, BPN, Kejari dan Kemendagri

Yang diwakili oleh Satgas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1, terkait upaya percepatan serah terima aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di Kota Medan

Menurut Ali, dalam pertemuan yang difasilitasi oleh KPK, diharapkan dapat tercapai kesepakatan untuk mempercepat proses serah terima aset PSU
Pantausidang, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mempercepat serah terima aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di kota Medan mengundang Wali Kota Medan, Asosiasi Real Estates Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Utara dan kota Medan, Bada Pertahanan Nasional (BPN) Perwakilan Sumut, Kejari Kota Medan dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Yang diwakili oleh Satgas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1, terkait upaya percepatan serah terima aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di Kota Medan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan (Kabag Pemberitaan KPK), Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin 19 September 2022.

Menurut Ali, dalam pertemuan yang difasilitasi oleh KPK, diharapkan dapat tercapai kesepakatan untuk mempercepat proses serah terima aset PSU.

“Yang hingga kini masih menghadapi beberapa kendala,” ujarnya.

Ali menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 35 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 sebagai aturan teknis pelaksanaan atas Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.

“Telah dilakukan inventarisasi aset PSU yang belum diserahterimakan kepada Pemkot Medan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ali menuturkan, tercatat dari 106 perumahan yang berdiri diseluruh Kota Medan, Pemkot Medan baru berhasil menyelesaikan serah terima atas delapan perumahan sepanjang 2020-2021.

“Empat PSU perumahan dilakukan penyerahan pada 2020, dan empat perumahan lainnya pada 2021,” tuturnya.

Adapun PSU dari kedelapan perumahan tersebut, menurutnya seluas total 1.408 meter persegi dengan nilai perkiraan aset mencapai sekitar Rp142 Miliar.

Selain itu, di tahun ini juga telah diverifikasi PSU dari enam perumahan lainnya yang saat ini sedang dalam proses pengukuran ulang.

“Aset tersebut seluas total 11.888 meter persegi dengan perkiraan nilai sekitar Rp39 Miliar,” cetusnya.

Selanjutnya, Ali membeberkan, KPK terus mendorong percepatan penyerahan aset PSU di banyak daerah. Sesuai mandat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 47 ayat (4).

Disebutkan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Manajemen aset daerah merupakan satu dari delapan fokus area pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang KPK lakukan di 542 pemda baik provinsi, maupun kabupaten/kota,” bebernya.

KPK juga mendorong perbaikan tata kelola dan penyelamatan aset daerah sebagai kekayaan negara untuk menghindari terjadinya potensi kerugian negara.

“Karena aset yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah,” tukasnya. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,096,920
Kasus
6,770,454
Meninggal Dunia
648,425,503
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917