Connect with us

Gugatan

Bising di Wilayah Pemukiman, Warga Ambai Ajukan Gugatan Pemilik Pos Ambai Coffee, Walikota dan Jajarannya

Pos Ambai Coffee telah mengganggu fungsi hunian warga termasuk kenyamanan pelaksanaan keagamaan karena beroperasi secara penuh (full time 24 jam)

Pantausidang, Medan-Warga Jalan Ambai, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, atas gangguan suara kebisingan aktifitas Pos Ambai Kafe.

Melalui tim kuasa hukumnya dari Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB- PASU) berkedudukan di sekretariat Jl. Ampera Kota Medan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap pemilik Pos Ambai Kafe.

Gugatan juga dilayangkan kepada sejumlah pejabat daerah hingga tingkat menteri yang dinilai telah lalai dan mengabaikan keluhan warga.

Berkas gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register No. 443/Pdt.6/2022/PN Medan.

Eka Putra Zakran selaku Kuasa Hukum Warga menjelaskan, dasar gugatan warga tersebut dilakukan sebagai langkah hukum atas keresahan warga Jalan Ambai yang terganggu dengan aktivitas keramaian di kafe tersebut.

Menurutnya, Aktifitas keramaian kafe di lingkungan perumahan tersebut juga dinilai telah melanggar hak asasi warga.

“gugatan dilayangkan terhadap Junaidi M Adam, selaku pemilik Pos Ambai Coffee sebagai tergugat kesatu,” ujarnya.

Dia menambahkan, sedangkan tergugat lain (turut tergugat) di antaranya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Wali Kota Medan, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota (DPMPTSP) Medan.

Kemudian Kadis Pariwisata Medan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Medan, termasuk Camat Medan Tembung dan Lurah Sidorejo Hilir.
Eka Putra mengatakan, kliennya, dalam hal ini Dr. Farid Wajdi, SH selaku dosen dan advokat serta Diurna Wantana, adalah warga negara Republik Indonesia merasa hak-haknya dilanggar untuk mendapatkan hidup dengan aman dan tentram.

Kleinnya merasa terampas haknya, karena tidak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat disebabkan aktivitas Pos Ambai Coffee yang telah mengganggu fungsi hunian.

Gangguan tersebut berupa penurunan kenyamanan hunian baik secara sosial, pendidikan, lingkungan, dan kenyamanan pelaksanaan keagamaan di Jalan Ambai.

“Padahal para penggugat lebih dahulu bertempat tinggal dan menjadi warga di Jalan Ambai, sedangkan keberadaan usaha Pos Ambai Coffee baru mulai beroperasi Februari 2021,” katanya.

Dia menambahkan, aktivitas Pos Ambai Coffee telah mengganggu fungsi hunian warga termasuk kenyamanan pelaksanaan keagamaan karena beroperasi secara penuh (full time 24 jam).

“sampai subuh lagi sehingga berdampak buruk bagi warga setempat termasuk yang dialami klien,” ucapnya.

“Dampak buruk/ekses yang dialami klien kami akibat beroperasinya Pos Ambai Coffeemerasakan suara berisik bersumber dari teriakan atau nyanyian dan/atau kalimat tidak sopan para tetamu/pengunjung. Suasana di sekitaran kafe persis seperti keriuhan suara pasar malam atau terminal,” paparnya.

Selain itu Para penggugat merasakan suara raungan knalpot bising (knalpot racing) dari geberan kendaraan (roda dua dan roda empat) yang keluar-masuk ke Kafe.

Nuansa arena balap motor (seperti raungan suara MotoGP) lebih mendominasi dibanding sepatutnya fungsi-fungsi kawasan perumahan dan permukiman.

Menurutnya, ketidaknyamanan fisik dan psikis penggugat akibat operasional kafe sehingga menimbulkan ekses seperti menimbulkan gangguan tidur, sakit kepala, dan suasana hati memburuk.

“Kegaduhan suara dari kafe telah berdampak bagi gangguan pendengaran penggugat dan istri-anak-anak penggugat, kualitas belajar, kualitas tidur dan kualitas istirahat penggugat pun menjadi terganggu, sehingga menyebabkan stress/depresi dan emosi yang tidak stabil,” ujarnya menjelaskan.

Dia menambahkan, kliennya sudah melakukan upaya-upaya pengaduan, menyampaikan keluhan ke instansi pemerintah dan telah mengajukan somasi, namun tidak membuahkan hasil.

Sehingga karena keberadaan Pos Ambai Coffee telah merugikan penggugat, maka para penggugat pun mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Medan.

“Operasional kafe tersebut telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku salah satunya yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,”dalilnya.

Kemudian beberapa peraturan turunannya serta substansi, seperti Undang-Undang Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan, Undang Nomor 25/2009 tentang Peayanan Publik, Perda Nomor 4/2014 tentang Kepariwisataan dan Perda Nomor 10/2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum,” ujarnya.

Perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUHPerdata: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Sementara itu, turut tergugat dalam hal ini Wali Kota Medan, Kadis Pariwisata, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota, Kadis Satpol PP, Camat Medan Tembung dan Lurah Sidorejo Hilir.

Mereka menilai para pejabat tersebut dinilai telah melakukan pembiaran atas permasalahan dari para penggugat adukan/keluhkan.

Diapun berharap, agar nantinya pengadilan menjatuhkan putusan provisi untuk memerintahkan para tergugat untuk menghentikan aktivitas Pos Ambai Coffee. *** (Diurnawan)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Gugatan

Alamsyah Hanafiah: Sidang Gugatan Menteri Agama Ditunda Dua Minggu, Pernyataan Suara Anjing Sama dengan Suara Adzan

Pantausidang, Jakarta – Penggugat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Alamsyah Hanafiah mengatakan sidang ditunda karena jadwal hakim padat terkait perkara gugatan kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan suara adzan seperti suara anjing menggonggong.

“Sidang ditunda karena memang hakimnya padat. Dia juga termasuk hakim di pengadilan militer terkait pemeriksaan Koneksitas,” ucap Alamsyah Hanafiah usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada wartawan, diikuti Pantausidang.com, Selasa 13 September 2022.

Menurut Alamsyah Hanafiah, sidang pada hari mengagendakan keterangan saksi dari pihak penggugat. Namun sidang ditunda hingga dua minggu kedepan.

“Kita hari ini kan menghadirkan saksi empat rencananya. Tapi ditunda dua minggu dan kita ikutin saja. Kesimpulan hakim kita ikutin saja. Untuk sidang yang akan datang kuasa dari menteri agama hadir semua,” ujarnya.

Alamsyah Hanafiah menegaskan, bahwa gugatan pihaknya ada dua obyek perkara, yaitu 1. Pernyataan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, menyamankan Suara Anjing menggonggong ramai-ramai sama dengan Suara Adzan. 2. Menteri Agama juga menyatakan Kementerian Agama itu merupakan Hadiah Negara untuk NU (Nahdlatul Ulama).

“Negara ini bukan negara NU, negara Republik indonesia,” tegasnya.

Alamsyah Hanafiah menuturkan, seharusnya sebagai pejabat negara dan berada dalam kabinet Kepresiden harusnya berhati-hati dalam mengutarakan kata-kata dan pernyataannya.


“Jadi sebagai pejabat publik, seorang kabinet, dia tidak boleh bicara begitu. Itu adalah pelanggaran kode etik pejabat negara dan pelanggaran hukum,” tuturnya.

Menurutnya, pejabat negara atau menteri merupakan seorang pimpinan yang dalam perkataan, ucapan bisa dimaknai suatu perintah tidak tertulis.

“Karena masalahnya, uapan lisan dari pejabat bisa merupakan suatu intruksi peraturan tidak tertulis. Jadi ucapan dari pejabat publik itu bisa merupakan peraturan tidak tertulis,” cetusnya.

Terakhir, Alamsyah Hanafiah membeberkan, dari pihak penggugat menuntut kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengakui kesalahannya dan memberikan makan kepada 1000 orang anak Yatim Piatu.

“Kita minta hukum dia, memberi makan 1000 anak yatim piatu. Jadi dia pernyataannya itu adalah melawan hukum penguasa,” pungkas Alamsyah Hanafiah.

Menurut pemberitaan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tengah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pernyataan suara azan di masjid beberapa waktu lalu.

Gugatan yang diajukan oleh 5 pengacara Alamsyah Hanafiah dan kawan kawan selaku warga negara, telah memasuki pemeriksaan saksi saksi.

Alamsyah menyatakan, pihaknya menggugat menteri agama karena, pernyataannya dapat memecah belah kalangan umat beragama.

Dia meminta agar pengadilan mengabulkan gugatannya dan menyatakan bahwa pernyataan menteri selaku pejabat negara termasuk perbuatan melawan hukum. Sehingga kedepannya tidak ada lagi yang meremehkan suara azan dengan suara binatang.

Adapun lima Advokat yang menggugat menteri agama diantaranya Alamsyah Hanafiah, Dody Novizar Madriansyah, Raden Adi Widakusuma, dan Ridho Okta.

Atas pernyataannya itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas mendapat kecaman dari berbagai pihak akibat penyataan soal Pengaturan pengeras suara masjid dalam radius 100-200 meter di lingkungan pemukiman.

Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama.

Yaqut pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga.

Hal itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau Rabu 23 Februari 2022, merespons pertanyaan pewarta soal surat edaran Menag yang mengatur penggunaan toa di masjid dan musala. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Gugatan

Hakim Tunda Sidang Praperadilan Laporan Gratifikasi Suharso Monoarfa

Hakim Delta Tamtama menyebut, penundaan sidang lantaran pihak KPK tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen sehingga tidak dapat hadir, di persidangan

Pantausidang, Jakarta – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menunda sidang pembacaan gugatan kader senior PPP Nizar Dahlan, karena tergugat (KPK) tidak hadir, Senen, 25 Juli 2022.

Gugatan terkait laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa oleh Nizar yang tak kunjung diproses oleh lembaga Anti Rasuah tersebut.

Hakim Delta Tamtama menyebut, penundaan sidang lantaran pihak KPK tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen sehingga tidak dapat hadir, di persidangan.

“Dari surat ini (KPK) meminta agar ditunda selama tiga minggu ke depan,” kata Hakim Delta Tamtama di ruang sidang Prof Wirjono Prodjodikoro, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut Kuasa Penggugat yang diwakili Rezekinta Nofrizal menyampaikan keberatan atas waktu yang diminta KPK.


Menurutnya penundaan sampai 3 pekan terlalu lama. Ia meminta majelis untuk menggelar sidang 2 minggu ke depan. Hakim pun menerima permintaan tersebut.

“Kita mulai tanggal 8 Agustus 2022 hari Senin,” kata hakim.

Usai sidang, Rezekinta Nofrizal mengaku kecewa karena KPK tidak hadir dan hanya diwakili oleh sebuah surat. Ia menilai, permintaan penundaan sidang hanya buang-buang waktu.


Menurutnya, KPK dibawah pimpinan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Firli Bahuri kerap mangkir ketika sidang perdana praperadilan.

“Menurut kami alasan normatif yang sangat klasik, KPK bukan baru kali ini menghadapi praperadilan,” ketusnya.

Rezekinta Nofrizal menjelaskan, pihaknya telah mendaftarkan praperadilan sejak 2 minggu sebelumnya. KPK seharusnya sudah bisa menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan.

“Menurut kami KPK harus memberikan contoh yang baik lembaga negara dalam menghadapi panggilan-panggilan dari institusi pengadilan,” katanya.

Sementara itu mantan Anggota DPR RI Nizar Dahlan menjelaskan, inti dari gugatan praperadilan tersebut adalah meminta KPK melakukan penyelidikan terkait dugaan gratifikasi.

Yakni berupa pinjaman pesawat jet pribadi kepada Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Nizar laporan tersebut, telah disampaikan ke KPK bulan November 2020 disertai berbagai bukti dokumen terkait.

“Makanya kita lapor ke KPK untuk dilihat ada unsur pidananya atau tidak, tapi oleh KPK dua tahun didiamkan saja,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, tidak ada kepentingan pribadi dalam laporan tersebut. dirinya hanya tidak ingin suara PPP hancur di bawah pimpinan Suharso Monoarfa.

“Saya dan teman-teman senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tahu sekarang (suara) PPP merosot jauh,” katanya.*** MES

Continue Reading

Gugatan

Kader Senior PPP Ajukan Praperadilan, Atas Mangkraknya Pelaporan Gratifikasi Suharso Monoarfa di KPK

Saya dan teman-teman kader senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tau sekarang PPP merosot jauh, disamping apa yang dilakukan pimpinan juga tidak sangat manusiawi

Kader Senior PPP Nizar Dahlan Gugat Praperadilan KPK

Pantausidang, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat oleh Kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nizar Dahlan, Selasa (12/7/2022).

Pasalnya lembaga anti rasuah tersebut telah dua tahun tak kunjung mengusut laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa.

“Hari ini saya melakukan praperadilan kepada KPK. Sebab, apa yang saya sampaikan dua tahun lalu terkait dugaan kasus gratifikasi Menteri Bappenas atau Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa belum ada tindak lanjut,” kata Nizar Dahlan.

Nizar menyatakan, tidak menginginkan PPP hancur dan merasa terpanggil untuk menyelamatkan partai dari pimpinan yang dianggap sudah tidak manusiawi.


“Saya dan teman-teman kader senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tau sekarang PPP merosot jauh, disamping apa yang dilakukan pimpinan juga tidak sangat manusiawi,” ujarnya.


Mantan Anggota DPR RI ini juga berharap, dengan dilakukannya praperadilan, dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa bisa segera ditindaklanjuti.

“Harapan saya supaya kasus gratifikasi ini bisa cepat diusut dan tidak didiamkan. Sebab, ini laporannya sudah ada bukti dan bukan abal-abal,” tambahnya.

suharso-monoarfa
Permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Nizar Dahlan, yaitu Rezekinta Sofrizal, Dhuma Melinda Harahap, dan Muhammad Noor Shahib tercatat di nomor register 60/Pid.Pra/2022/PN.Jkt-sel.*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

622,629,345
Kasus
6,547,878
Meninggal Dunia
602,470,524
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,431,624
  • Meninggal Dunia: 158,112
  • Sembuh: 6,255,918