Connect with us

Ragam

MA Tingkatkan Fasilitas Elektronik Atasi Kendala Persidangan Perlu Tambah Anggaran

MA sendiri sudah mengeluarkan Perma nomor 4 tahun 2020 tentang persidangan pidana secara online. Persidangan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan

Jakarta, Pantausidang.com – Mahkamah Agung RI (MA) akan mengusahakan peningkatan fasilitas jaringan elektronik guna mengatasi kendala penyelenggaraan sidang daring atau online dan akan meminta anggaran tambahan untuk memenuhi kekurangan fasilitas dan prasarana persidangan online kedepannya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Sobandi mengatakan sidang online telah diatur sesuai dengan perma, tapi teknis sesuai dengan kondisi di pengadilan, Kejaksaan serta lapas untuk keberlangsungan sidang daring atau virtual.

“Kaitan Jaksa Agung yang akan mengevaluasi persidangan pidana online. Jadi MA sendiri sudah mengeluarkan Perma nomor 4 tahun 2020 tentang persidangan pidana secara online. Dimana persidangan secara online itu dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan,” kata Sobandi dalam konferensi pers kepada wartawan yang diikuti oleh Pantausidang.com, di gedung Humas MA, Jum’at (3/9/2021).

Sobandi menjelaskan bahwa pada prinsipnya persidangan itu adalah persidangan langsung. Tetapi dalam keadaan tertentu itu bisa dilakukan persidangan secara elektronik atau online.

“Apakah ada tertentunya? Di Perma sudah dijelaskan termasuk salah satunya ketika masa pandemi Covid-19 yang dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan darurat,” jelas Karo Hukum dan Humas MA.

Selanjutnya, Sobandi menerangkan soal infrastruktur di MA dan sudah dianggarkan.

“Infrastruktur kita sudah ada anggaran. Semua pengadilan sudah menyediakan untuk pengadilan tetapi kita kan melibatkan kejaksaan, melibatkan kepolisian, melibatkan LP,” ujarnya.

Mengenai infrastruktur persidangan online, Sobandi mengakui masih banyak kekurangan disana sini yang belum terpenuhi. Namun MA tetap berusaha melangsungkan persidangan ditengah kekurangan anggaran tersebut.

“Jadi memang belum seratus persen bisa kita penuhi tetapi kita upayakan semua bisa berlangsung ketika persidangan diminta untuk dilakukan secara elektronik atau online,” ungkapnya.

Karo Hukum dan Humas berharap kedepannya MA akan akan meminta tambahan anggaran untuk pemenuhan pembangunan dan perlengkapan yang dibutuhkan.

“Kedepan kita akan meminta tambahan anggaran barangkali nanti untuk melengkapi sarana prasarana persidangan secara elektronik tersebut,” harapnya.

Menurut Sobandi, dirinya pernah melakukan persidangan secara online dan cukup efektif. Hal itu berdasarkan pertimbangan daripada semua terpapar bila hadir dalam persidangan secara langsung.

Tetapi memang dalam beberapa perkara dibutuhkan untuk sidang offline sehingga tetap dilaksanakan.

Misal perkara Jerinx, saat dakwaan atau sidang awal online, selanjutnya saat memasuki keterangan saksi dilakukan offline.

“Kemudian pembuktian, pemeriksaan saksi baru dilakukan secara langsung,” tukas Karo Hukum dan Humas MA.

Sobandi menegaskan bahwa peningkatan fasilitas tengah dilakukan agar nantinya kendala jaringan saat melakukan sidang online berlangsung lancar.

Seperti diberitakan, dalam situasi pandemi Ketua MA RI Muhammad Syarifuddin sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang memerintahkan agar pengadilan menerapkan tes PCR dalam pelaksanaan sidang di Pengadilan di wilayah Jawa – Bali.

Hal itu dikatakanya dalam keterangan melalui video medsos terkait situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid 19 Rabu, 7 Juli 2021.

Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengatakan, ketentuan berlaku atas status atau kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat di wilayah Jawa Bali pada tanggal 7 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Syarifuddin menyatakan pada kegiatan persidangan yang tidak dapat ditunda lagi diutamakan melalui daring (online) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung.

Akan tetapi menurutnya jika persidangan secara online atau daring tidak dapat dilakukan karena terkendala teknis, pihaknya mengijinkan persidangan dapat dilakukan secara tatap muka (luring) dengan mematuhi protokol kesehatan yang cukup ketat dan wajib tes PCR 1×24 jam sebelum sidang. *** MuhammadShiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Ragam

Untuk Tersangka Mardani Maming, KPK periksa IRT

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming

Ketua BPP HIPMI yang Juga Bendum PBNU Mardani Maming diperiks KPK ( dok).

Pantausidang, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Eka Risnawati terkait kasus dugaan korupsi pemberian ijin Usaha Tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (30/9/2022)

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming.

“ Hari ini (30/9) pemeriksaan saksi TPK pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tersangka MM,”

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, jaksel, atas nama Eka Risnawati Ibu Rumah Tangga,” ujarnya.


Diberitakan, KPK sebelumnya telah menetapkan Mardani H. Maming, sebagai tersangka selaku Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2018).

Ketum BPP HIPMI tersebut diduga menerima Uang bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104, 3 Miliar dalam kurun waktu 2014 s/d 2020.

Uang yang diterima oleh Bendum PBNU Mardani Maming tersebut diduga terkait suap ijin usaha tambang dan manipulasi pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU (Angsana Terminal Utama, yang merupakan perusahaan milik Mardani Maming). *** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

622,681,746
Kasus
6,547,915
Meninggal Dunia
602,494,535
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,431,624
  • Meninggal Dunia: 158,112
  • Sembuh: 6,255,918