Connect with us

Tuntutan

Mantan Pegawai Adhi Karya Dono Purwoko dituntut Empat Tahun Penjara

Dono telah melakukan pengaturan proses pelelangan untuk memenangkan PT Adhi Karya. Kemudian menerima pembayaran seluruhnya padahal, proyek belum 100 persen

Pantausidang, JakartaMantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko dituntut pidana 4 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011.

“Menuntut Terdakwa Dono Purwoko 4 tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, denda Rp500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara,” ucap Jaksa KPK, Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan terhadap Dono Purwoko di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diikuti Pantausidang.com, Senin, 1 Agustus 2022.

Jaksa Ikhsan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait proyek pembangunan gedung kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) pada Kemendagri tahun 2011.

Akibat perbuatan terdakwa Dono Purwoko itu, negara dirugikan sebesar Rp19,74 miliar.

“Menyatakan Terdakwa Dono Purwoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara hukum melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Jaksa.

Dalam dakwaan sebelumnya, jaksa menilai tindak pidana korupsi yang dilakukan Dono Purwoko dalam proyek kampus IPDN telah memperkaya mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemendagri, Dudy Jocom sebesar Rp3,5 miliar, konsultan perencanaan PT Bita Enercon Engineering, Torret Koesbiantoro sebesar Rp 275 juta.

Kemudian Terdakwa juga dinilai memperkaya konsultan management kontruksi PT Artefak Arkindo senilai Rp 150 juta serta memperkaya korporasi PT Adhi Karya (Pesero) Tbk sebesar Rp 15,8 miliar atau tepatnya Rp 15.824.384.767,24.

Sehingga total kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 19.749.384.767,24.

Jaksa juga menilai, Dono telah melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Adhi Karya. Kemudian menerima pembayaran seluruhnya atas pelaksanaan pekerjaan. Padahal, proyek itu belum 100 persen rampung.

Hal itu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010.

Atas tindak pidana tersebut, Dono Purwoko didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pledoi

Terdakwa Pengaduan Palsu Terhadap Pamannya Juanda minta dibebaskan atas dasar Keadilan Restoratif.

Sidang lanjutan perkara dugaan pengaduan palsu kepada pamannya sendiri yakni Andi Tediarjo The , terdakwa Juanda bersama tim Pengacaranya mengajukan Pledoi

Pantausidang, Jakarta – Sidang lanjutan perkara dugaan pengaduan palsu kepada pamannya sendiri yakni Andi Tediarjo The , terdakwa Juanda bersama tim Pengacaranya mengajukan Pledoi atau pembelaannya, Kamis (25/8/2022).

Dalam pembacaan nota pembelaan yang diawali oleh penasehat hukumnya, Budiman Baginda Sagala menilai putusan pengadilan negeri Cikarang, hakim telah tepat bertindak bijaksana, yang membebaskan terdakwa Andi Tediarjo,

Pihaknya menilai vonis bebas karena atas dasar kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dapat diselesaikan ke ranah perdata.

Menurutnya perkara tersebut harusnya telah selesai.

“Dengan demikian unsur pengaduan pencemaran nama baik tidak terbukti menurut hukum,” ujarnya.

Pengacara Juanda membenarkan, bahwa niat melaporkan sang paman ( Andi Tediarjo the) adalah karena adanya dugaan penggelapan uang sewa tanah


Meskipun kemudian oleh akan dikembalikan dan kemudian ditolak oleh Juanda dengan alasan karena penyerahan tidak dijelaskan statusnya uang apa.

Sementara itu dalam pledoi pribadinya, Terdakwa Juanda menilai, perbuatan Andi Tediarjo yang menitipkan uang sewa tanah seharusnya kepada pihak keluarga bukan kepada orang lain.

Juanda juga menilai, sang paman bersama pengacaranya telah memanfaatkan media sebagai propaganda, terkait perkara yang menjeratnya.

Dia juga menilai jaksa bertindak kurang cermat dalam menggali kesaksian para saksi dan ahli terkait akta akta objek tanah yang dipermasalahkan Antara dia dan pamannya.

Atas dasar itu Juanda meminta agar hakim membebaskannya dari tuntutan jaksa “Tindakan saya dalam rangka mempertahankan hak,” ujarnya.

Saya memohon dan meminta agar hakim menolak tuntutan jaksa, karena atas dasar penghukuman, bukan keadilan, “ tandasnya.


Terhadap pleidoi Terdakwa dan Penasehat hukumnya maka JPU akan mengajukan Replik dalam sidang berikutx 1 minggu ke depan.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Jakarta Selatan Nugraha sebelumnya mengajukan hukuman 8 bulan kepada Terdakwa juanda yang juga Dirut PT. Modern Kemasindo yang berdomisili di Cikarang Bekasi.

Jaksa menilai, Terdakwa Juanda terbukti melakukan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu kepada pamannya, sehingga kehormatan dan nama baiknya tercemar dan merugikan.

“Menuntut, supaya majelis hakim untuk mengadili menyatakan terdakwa Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengajukan pengaduan atau memberitahu polisi kepada pegawai, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan seseorang,” ujarnya.

Jaksa menilai perbuatan Juanda telah melanggar dakwaan pasal 317 KUHP ayat 1 sebagaimana dakwaan pertama.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 317 KUHP ayat 1 dalam dakwaan pertama,” tutur jaksa.*** Red

Continue Reading

Tuntutan

Dua Direksi Askrindo dituntut 4 Tahun Penjara dan Direksi AMU 8 Tahun 

Jaksa menilai tiga Direksi PT Askrindo terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah pada 2019-2020

Pantausidang, JakartaDirektur Operasional Ritell PT Askrindo, Anton Fadjar Alogo Siregar dituntut 4 tahun pidana penjara dan Direktur SDM PT AMU, Firman Berahima 4 tahun pidana penjara serta Direktur Pemasaran PT AMU, Wahyu Wisambada dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu disampaikan oleh Jaksa dalam persidangan perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah pada 2019-2020 PT Askrindo persero, dengan agenda pembacaan surat tuntutan JPU.

“Menyatakan Terdakwa Drs Anton Fadjar Alogo Siregar MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 junto pasal 18 uu nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001,” ucap Jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diikuti Pantausidang.com, Kamis, 18 Agustus 2022.

Jaksa menjelaskan, sebelum mengambil keputusan telah mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hal-hal yang meringankan.

“Hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa merasa bersalah dan menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya. Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diterima dari hasil kejahatan,” jelasnya.

Atas hal tersebut, Jaksa menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Terdakwa Anton Fadjar Alogo Siregar, Terdakwa Firman Berahima.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs Anton Fadjar Alogo Siregar dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan dirutan,” tuturnya.

Sementara itu, terhadap Terdakwa Wahyu Wisambada dituntut dipidana penjara lebih berat dari Terdakwa Anton Fadjar Alogo Siregar dan Firman Berahima.

“Menjatuhkan pidana penjara 8 tahun,” ujar Jaksa.

Selain itu, Jaksa juga menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp91 miliar.

“Membebankan kepada Terdakwa Drs Anton fadjar alogo Siregar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp91.650.492.14,” tambahnya.

Hal itu, menurut Jaksa, dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan kepada Terdakwa sebesar US$538 Ribu dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” tuturnya.

Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menghukum Terdakwa Anton Fadjar Alogo Siregar membayar denda sebesar Rp 500 juta.

“Menghukum Terdakwa Drs Anton Fadjar Alogo Siregar membayar denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tukasnya.

Zecky Alatas

Sementara Penasihat Hukum Terdakwa Anton Fadjar Alogo Siregar, Zecky Alatas menanggapi tuntutan JPU dengan menyatakan akan menjawabnya di nota pembelaan atau pledoi.

“Menurut kami ya akan kami jawab dengan pledoi kami pada minggu depan. Tapi karena waktu yang begitu singkat diberikan oleh majelis hakim yang mulia, kami juga tadi merasa, mohon izin ya artinya dalam waktu 1 minggu ini buat kami terlalu cepat dan mepet,” ujar Zecky saat ditemuin wartawan usai persidangan.

“Karena memang berkasnya begitu tebal. Karena inikan menyangkut nasib seseorang ya yang harus kami perjuangkan. Benar atau salah nanti majelis hakim yang mulia yang menentukan ini perkara ini,” sambungnya.

Namun menurut Zecky, tahapannya masih lama dan mungkin ada pertimbangan lain. Tetapi hanya diberi waktu satu minggu untuk membuat surat nota pembelaan atau pledoi.

“Tahapan ini kan masih panjang, mungkin ada pertimbangan lain karena waktu mendesak dan mepet jadi, artinya 1 minggu itu harus kami siapkan pledoi untuk pembelaan klien kami,” katanya.

Zecky menjelaskan inti surat pembelaan atau pledoi agar majelis hakim membebaskan kliennya dari semua tuntutan.

“Karena seluruh dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan. Untuk kasus korupsi ini harus ada unsur nyata dan pasti. Bahwa ini adalah kerugian keuangan negara. Sedangkan asuransi Askrindo ini atau komisi agen ini, ini bukan kerugian negara. Ini perusahaan,” tuturnya.

Zecky menegaskan, bahwa seluruh hasil keuangan yang diperoleh PT Askrindo persero tidak masuk ke kas negara hanya masuk ke rekening perusahaan.

“Jadi keuangan selama ini yang didapat oleh Askrindo maupun anak perusahaan agen, ini masuk kerekening perusahaan bukan ke kas negara,” pungkas Zecky.

Sebelumnya, Jaksa mendakwa kepada tiga Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dalam perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah pada 2019-2020.

Tiga Direksi BUMN itu adalah Direktur Operasional Ritell PT Askrindo, Anton Fadjar Alogo Siregar, Direktur Pemasaran PT AMU, Wahyu Wisambada dan Direktur SDM PT AMU, Firman Berahima.

Mereka diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Dirut Nyoman  Sulendra, Dirut Frederick Tassam, Dirut  Dwikora Harjo, dalam kurun waktu 2019-2020.

Jaksa mendakwa mereka telah memperkaya Anton Fadjar senilai US$ 616.000 dan Rp 821 juta, memperkaya Firman Berahima US$ 385.000, dan merugikan negara Rp 604,6 miliar.

 

Ketiganya didakwa dengan dua Pasal dakwaan.

Pertama, Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Kedua, Subsidair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Tuntutan

Tuntutan Pengaduan Palsu Hanya 8 Bulan, Saksi Korban Kecewa Jaksa Tidak Serius.

Menanggapi tuntutan tersebut, Andy Tediardjo The selaku korban, melalui pengacaranya menyatakan kecewa atas tuntutan delapan bulan penjara yang diajukan

Pantausidang, Jakarta – Terbukti melakukan pengaduan palsu kepada pamannya sendiri yakni Andi Tediarjo The , Juanda akhirnya dituntut 8 bulan penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/8/2022).

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nugraha menilai, Juanda terbukti melakukan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu kepada pamannya, sehingga kehormatan dan nama baiknya tercemar dan merugikan.

“Menuntut, supaya majelis hakim untuk mengadili menyatakan terdakwa Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengajukan pengaduan atau memberitahu polisi kepada pegawai, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan seseorang,” ujar jaksa.

Jaksa menilai perbuatan Juanda telah melanggar dakwaan pasal 317 KUHP ayat 1 sebagaimana dakwaan pertama.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 317 KUHP ayat 1 dalam dakwaan pertama,” tutur jaksa.

Menanggapi tuntutan tersebut, Andy Tediardjo The selaku korban, melalui pengacaranya menyatakan kecewa atas tuntutan delapan bulan penjara yang diajukan jaksa terhadap Juanda.

Sidang pengaduan palsu keponakan kepada pamannya sendiri


Menurut Pieter El, selaku pengacara Andi Tediarjo, selama jalannya proses persidangan JPU tidak serius menggali sejumlah bukti dan fakta persidangan.

“Bahkan, saksi yang dihadirkan hanya satu atau dua pertanyaan dari JPU. Ini sidang ugal-ugalan,” ujarnya.

Pieter menjelaskan, laporan Juanda tentang tuduhan penggelapan Rp 8 miliar menyebabkan kliennya ditahan selama 35 hari sudah diputus bebas oleh Mahkamah Agung dan sudah inlracht.

“Klien kami ditahan selama 35 hari, (tapi) sudah bebas inkrah berdasarkan putusan MA,” pungkasnya.

Seharusnya Terdakwa Juanda dituntut maksimal 4 tahun karena delik yang dilakukan sudah sempurna terjadi bukan Cuma 8 bulan. Ada apa ini, koq seperti sinetron aja?,” kata pengacara yang juga aktor layar lebar ini.

Diberitakan, Juanda didakwa melanggar terkait pencemaran nama baik dan pengaduan palsu. Yakni atas pelaporannya kepada Andi Tediarjo The dengan tuduhan menggelapkan uang sewa tanah milik orang tua Juanda, senilai Rp 8 miliar pada 2019.

Atas aduan tersebut Andi Tediarjo diadili, dan hakim membebaskannya karena dinilai tidak terbukti bersalah. Kemudian berbalik Juanda sebagai pelapor (Juanda) kemudian menjadi terdakwa karena laporan palsu.

Oleh Jaksa, Juanda dijerat dengan Pasal 317 ayat 1 KUHP tentang mengajukan laporan atau pengaduan tentang seseorang, sedangkan diketahuinya bahwa laporan atau pengaduan itu adalah palsu.
*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

623,573,805
Kasus
6,551,001
Meninggal Dunia
603,601,304
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,435,719
  • Meninggal Dunia: 158,143
  • Sembuh: 6,261,282