Pemekaran Natuna Anambas untuk penguasaan ekonomi laut lebih efektif

Pantausidang, Jakarta – Ketua Generasi Pesona Indonesia (GENPI) Natuna, Kiki Firdaus melihat urgensi rencana pemekaran kabupaten Natuna – Anambas Kepulauan Riau (Kepri) menjadi provinsi, terutama dari aspek penguasaan dan ekonomi laut.

Kabupaten Natuna memiliki luas laut 98 persen dari total luas wilayahnya. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-undang No 53 Tahun 1999.

“Kalau UU diubah, (prosesnya) lambat. Kita tidak berkuasa terhadap ekonomi laut. Sementara Natuna dan Anambas, lebih banyak lautnya.”

“Ironisnya, kita tidak bisa mengolah laut, tidak punya wewenang kelola laut,” Kiki Firdaus mengatakan kepada Redaksi melalui sambungan telpon.

Letak geografis Natuna juga ‘sexy’ sehingga saling claim antara China dengan empat negara di Asia Tenggara serta Taiwan.

Geografis Natuna juga tidak lepas dari keekonomian berbasis minyak, gas alam, perikanan tangkap, jalur pelayaran dan lain sebagainya.

Sehingga wacana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus mengemuka.

“Kemarin, (KEK) dibahas wakil bupati, pa Rodhial. Keinginan pemerintah, pembangunan KEK berbasis maritime. Sehingga KEK maritime mencakup wisata bahari, perikanan, pelayaran,” kata Kiki Firdaus.

Dengan pembangunan KEK, penguasaan dan ekonomi laut Natuna bisa lebih maksimal. Sehingga upaya pemerintah membuka kegiatan wisata bahari secara jor-joran, juga bisa lebih efektif.

Selama ini izin kegiatan berada di provinsi Kepri. Usaha untuk memaksimalkan ekonomi laut hanya bertumpu di provinsi Kepri.

Otomatis potensi pendapatan asli daerah (PAD) ‘lari’ ke provinsi. Contohnya, usaha tambang pasir laut, tambang di darat dengan proses dan penerbitan izin ada pada pemerintah provinsi.

“Masyarakat sekitar (laut) yang mau usaha tambang tidak bisa berbuat apa-apa karena penerbitan izin di provinsi. Sehingga wajar saja, kami mau menjadi provinsi (Natuna – Anambas).”

“Control terhadap semua sumber daya, potensi, prospek yang ada di depan mata kami. Ini sederhananya berpikir kami,” kata Kiki Firdaus.

Sebagai putra daerah Natuna, ia sempat bersekolah singkat di kota Batam. Sehingga masa kecilnya dihabiskan di Batam. Setelah lulus, ia merasa terpanggil untuk kembali ke Natuna.

Sejauh yang diamati, pembangunan Batam lebih maju dibanding Natuna – Anambas. Mendiang Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden RI, Mei 1998 – Oktober 1999).

Proyek megasuperblok Meisterstadt merupakan kerja sama antara PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL) dengan keluarga mendiang BJ Habibie. Proyek yang menghabiskan dana sekitar Rp14 triliun ini telah menyelesaikan beberapa bagian.

“Pak Habibie fokus pada pembangunan Batam dan Natuna. Tapi (roda pembangunan) Batam berjalan lebih cepat. Sebaliknya, Natuna lambat,” ujarnya.

Hal ini karena beberapa kendala, salah satunya letak geografis yang jauh. Selain Batam langsung jadi badan otoritas. Natuna tidak berupa langsung berstatus otorita.

“Saya lahir di Natuna, sekolah singkat di Batam. Masa sekolah di Batam. Sudah lulus, balik ke Natuna,”

“Sehingga saya terus bekerja keras untuk promosi Natuna, terutama wisatanya. Seluruh masyarakat bisa update potensi Natuna, melalui social media termasuk Instagram,” kata Kiki Firdaus. *** Liu.

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.