Connect with us

Ragam

Kampanye Bersama KAI dan Komnas Perempuan Cegah dan Lapor Pelecehan Seksual

Pantausidang, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop1 Jakarta melakukan kegiatan kampanye bersama Komnas Perempuan di Stasiun Gambir, Pasar Senen, Cikarang dan Karawang.

Kampanye untuk mencegah tindak pelecehan seksual. Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di sejumlah stasiun di seluruh wilayah kerja KAI pada Rabu (29/6).

Kahumas Daops1 Eva Chairunisa dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Kampanye serentak mengajak masyarakat untuk berani mencegah kejahatan seksual.

“Jika melihat tindakan pelecehan seksual serta berani melaporkannya, serta mengalami pelecehan seksual di transportasi umum.,” ujarnya.

Diharapkan kegiatan kampanye juga akan menggugah kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pelecehan seksual di transportasi umum khususnya Kereta Api.

Kampanye juga mengajak masyarakat agar saling menghargai dan menghormati sesama pelanggan saat menggunaka layanan jasa KAI.


“Sehingga dapat terwujud transportasi kereta api yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan,” katanya.

Menurutnya kegiatan sosialisasi dan kampanye dilakukan dengan memberikan himbauan melalui pengeras suara serta sejumlah media cetak seperti spanduk, poster, pamflet, dan stiker.

“Masyarakat di stasiun juga diajak untuk menandatangani petisi anti pelecehan seksual di transportasi publik khususnya di stasiun dan kereta api,” ujarnya.


Sebelumnya, pada Sabtu (25/6), Menteri BUMN Erick Thohir memberikan penghargaan kepada kondektur yang melindungi pelanggan perempuan dari tindakan pelecehan seksual.

Menteri Erick juga mengapresiasi tanggapan KAI atas kejadian tersebut.
Ia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada petugas jika ada indikasi pelecehan seksual.

Sementara itu Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan bahwa KAI perlu melakukan kampanye anti pelecehan seksual agar transportasi kereta api aman bagi perempuan.


Ia berharap KAI dan Komnas Perempuan dapat berkolaborasi untuk aspek edukasi dan pedoman kebijakan yang berlaku secara internal dan eksternal di KAI.

“ Selain itu kampanye anti pelecehan seksual yang dilakukan oleh KAI memiliki kontribusi yang signifikan untuk pemenuhan hak konstitusional atas rasa aman, “

“termasuk dalam menggunakan transportasi publik. Ia berharap langkah KAI ini akan diikuti oleh berbagai penyelenggara moda transportasi publik lainnya,” katanya.


Kemudian Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengatakan, upaya yang dilakukan PT KAI untuk mencegah tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual juga harus dipertimbangkan moda transportasi publik lainnya.

Apalagi moda transportasi publik di Indonesia cenderung belum ramah terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Sehingga diperlukan sebuah upaya untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di moda transportasi publik.


Menurut Humas Daops 1 KAI, Selama periode 2021 s.d Juni 2022, KAI telah melakukan 25 kali kegiatan kampanye dan sosialisasi anti tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.

Kegiatan berlangsung di stasiun-stasiun berbagai kota seperti Jakarta, Medan, Malang, dan Purwokerto.

Eva menambahkan, KAI akan terus melakukan sosialisasi lebih lanjut agar semakin banyak masyarakat yang teredukasi terkait menjaga kesopanan di transportasi kereta api.

“Sebagai bentuk komitmen, Petugas KAI baik di stasiun maupun di atas kereta api akan terus bersiaga jika terjadi tindak kekerasan dan pelecehan seksual,”ujarnya.

Meski demikian, pihaknya juga tetap meminta pelanggan agar tetap waspada dan melaporkan kepada petugas jika terjadi tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.*** MES (Sumber Humas Daops1 KAI).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,097,096
Kasus
6,770,454
Meninggal Dunia
648,425,737
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917