Connect with us

Ragam

Ahli Ungkap Kerugian Anak Usaha BUMN bukan Kerugian Negara

Jadi di BUMN tidak mungkin ada kerugian jika dalam neraca laba rugi tidak mencatatkan kerugian

Pantausidang, Jakarta – Ahli Hukum Administrasi Negara, Dian Simatupang mengungkapkan bahwa kerugian terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan termasuk kerugian negara dan untuk mengetahuinya perlu pembuktian lebih mendalam dari neraca laba rugi dan laporan keuangan kerugian negara.

Hal itu disampaikan dalam persidangan dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) pada 2019-2020 dengan agenda keterangan Ahli dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Dua saksi ahli yang dihadirkan adalah 1. Ahli Hukum Administrasi Negara, Dian Simatupang, dan 2. Ahli Hukum Pidana, Chairul Huda.

“Apakah kerugian dalam anak usaha BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara?” tanya Penasihat Hukum Terdakwa Anton Fadjar Alogo Siregar, Zecky Alatas di persidangan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2022.

Ahli, Dian Simatupang menjelaskan kalau dilihat dari sumber keuangan PT Askrindo bukan berasal dari uang dan kas negara.

“Bagaimana kita selaku APH nyatakan negara rugi! Karena bagaimanapun kalau mau diklaim sebagai kerugian negara atau kerugian perusahaan, kita harus dapat membuktikannya dari neraca laba rugi dan laporan keuangan. Tidak bisa berdasarkan persepsi karena kerugian negara itu nyata dan pasti,” jelasnya.

“Jadi di BUMN tidak mungkin ada kerugian jika dalam neraca laba rugi tidak mencatatkan kerugian,” sambung Dian.

Dian melanjutkan, terkait pengertian kerugian negara pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 2014 adalah kekurangan. Jadi yang dimaksud kerugian bukan fiktif, karena kalau fiktif artinya hilang. Namun ini yang dimaksud adalah kurang.

Seperti kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti sifatnya, akibat perbuatan melawan hukum, baik hukum pidana, hukum administrasi dan hukum perdata dan atau kelalaian.

“Jadi tidak bisa setiap kerugian negara itu pasti akan menjadi perbuatan melawan hukum pidana,” lanjutnya.

Selanjutnya, ahli Dian menuturkan terkait kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Menurutnya, nyata artinya adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang adalah nyata berkurang, yang dapat dibuktikan dengan laporan keungan atau hasil penelusuran kas, atau neraca laba rugi atau standar bukti otentik lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara yang disebut Pasti adalah jumlahnya harus jelas, harus dapat dihitung.

“Jadi bukan suatu dugaan, suatu indikasi, potensi, bahkan imajinasi. Jadi harus benar-benar dapat dihitung berdasarkan nilai buku,” tuturnya.

Kemudian, Dian menjelaskan pertanyaan Zecky terkait dengan status hukum anak perusahaan BUMN merupakan termasuk kerugian negara atau bukan. Menurutnya, hal itu bukanlah suatu kerugian negara.

“Tentu tidak karena tadi itu sumbernya bukan dari kas negara. Kita harus bisa melihat pada neraca laba rugi,” tukasnya.

Dalam persidangan ini sebelumnya, Jaksa mendakwa kepada tiga Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dalam perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah pada 2019-2020.

Tiga Direksi BUMN itu adalah Direktur Operasional Ritell PT Askrindo, Anton Fadjar Alogo Siregar, Direktur Pemasaran PT AMU, Wahyu Wisambada dan Direktur SDM PT AMU, Firman Berahima.

Mereka diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Dirut Nyoman  Sulendra, Dirut Frederick Tassam, Dirut  Dwikora Harjo, dalam kurun waktu 2019-2020.

Jaksa mendakwa mereka telah memperkaya Anton Fadjar senilai US$ 616.000 dan Rp 821 juta, memperkaya Firman Berahima US$ 385.000, dan merugikan negara Rp 604,6 miliar.

Ketiganya didakwa dengan dua Pasal dakwaan.

Pertama, Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Subsidair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***Muhammad Shiddiq

Ragam

Trio pendiri FK UNEJ berhasil melahirkan 1200 dokter, 90 spesialis

Pantausidang, Jakarta – Kerja keras Trio (tiga serangkai) pendiri fakultas kedokteran (FK) Universitas Jember (UNEJ) di Jawa Timur, yakni Prof. Dr. Dr. Satyanegara, alm. Prof DR. Kabul (rektor, 1995 – 2003) dan Syamsul Sigit terbayar, hasilnya setara dengan usaha dan perjuangan sejak tahun 2000 yang lalu.

Prof Satyanegara mengatakan, dalam kurun waktu 20 tahun, FK UNEJ telah melahirkan 1200 tenaga dokter.

“Sekitar 90 dokter (dari 1200 alumni FK UNEJ) sudah mengikuti program spesialis atau S3. Mereka ada yang belajar di Korea, Jerman, Jepang, ada juga ikut program spesialis di dalam negeri,” ujarnya kepada Redaksi di ruang kerjanya di Rumah Sakit Satya Negara, Sunter Agung Jakarta Utara.

Sehingga pada kunjungan beberapa hari yang lalu, Satya Negara memberi kuliah umum di hadapan dosen, mahasiswa di ruang aula FK UNEJ. Ia mengingat kembali upaya bersama mantan Rektor dan Syamsul Sigit untuk meningkatkan pembangunan kesehatan khususnya di Jawa Timur, salah satunya dengan mendirikan FK.

“Ide awal tersebut tidak salah, dan terbukti memberi hasil. Bobot UNEJ juga semakin meningkat,” kata penerima penghargaan the Order of The Rising Sun Gold Ray dari Kaisar Jepang.


Kilas balik 20 tahun yang lalu, ia diundang dan sangat diharapkan membantu UNEJ dengan menjadi salah satu anggota dewan penyantun.

Waktu itu, Prof DR. Kabul sebagai rektornya (1995-2003) juga termotivasi dengan semangat Syamsul sigit. Kebetulan, Syamsul sedang mengerjakan proyek di Jember. Satya Negara diajak dan diantar ke UNEJ.

Luas lahan kampus UNEJ sekitar 120 hektar, berarti sudah sangat ideal untuk kegiatan perkuliahan. Satya Negara membandingkan dengan kegiatan fakultas pertanian pada saat itu.

Tentunya, dengan kampus yang representative dan sangat luas, fasilitas praktik sudah lengkap untuk mahasiswa fakultas pertanian.

“Saya katakan kepada Prof. Kabul, kondisi rumah sakit di Jember bisa naik kelas sampai tingkat nasional, bahkan internasional. Caranya, (UNEJ) harus mendirikan fakultas kedokteran. Sehingga kami tiga serangkai langsung bergerak dan berdiri lah fakultas kedokteran tahun 2000,” kata dosen luar biasa FK UNEJ.

Ketika memberikan ceramah khusus beberapa hari yang lalu, hadir juga Rektor, Iwan Taruna, serta dekannya FK UNEJ, dr. Supangat. Kegiatan kuliah tamu di hadapan dosen dan mahasiswa di aula FK Universitas Jember, dengan atmosphere sangat hidup.

Sehingga ceramahnya yang singkat, sekitar 2 jam tapi sangat berarti dan dirasakan manfaatnya untuk para mahasiswa.

“Saya sangat merasakan suasana yang ‘hidup’ ketika para mahasiswa, rektor, dekan mengikuti ceramah singkat. Ekspresi dan atmosphere nya, mereka (mahasiswa FK UNEJ) sudah ingin menjadi dokter (lulus).”

“Selain, fasilitas untuk kegiatan perkuliahan semakin meningkat dan perlahan menuju cita-cita, rancangan hidup para pemuda (mahasiswa, lulusan FK UNEJ) untuk menjadi tulang punggung Bangsa dan Negara. “

“Minimal, kiprah mereka di Jawa Timur memberi manfaat untuk pembangunan kesehatan,” kata Satya Negara.*** Liu

Continue Reading

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

624,427,668
Kasus
6,553,528
Meninggal Dunia
604,459,825
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,437,750
  • Meninggal Dunia: 158,156
  • Sembuh: 6,262,820