Connect with us

Ragam

Anton Fadjar Alogo Siregar: Demi Alloh, Mohon Majelis Hakim Bebaskan dari Semua Tuntutan

Demi Allah dan demi keadilan serta demi rasa kemanusiaan, saya bermohon kepada yang mulia majelis hakim kiranya dapat mempertimbangkan semua, dan membebaskan saya dari tuntutan uang pengganti dan juga membebaskan saya dari tuntutan, uang pengganti dan hukuman 4 tahun penahanan kurungan

Pantausidang, JakartaTerdakwa Anton Fadjar Alogo Siregar bersumpah demi Alloh dan memohon majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah PT Askrindo pada 2019-2020.

 

Hal itu disampaikan oleh Anton Fadjar Alogo Siregar dalam persidangan dengan agenda Pembacaan Nota Pembelaan atau Nota Pledoinya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari kamis, 25 Agustus 2022.

 

“Demi Allah dan demi keadilan serta demi rasa kemanusiaan, saya bermohon kepada yang mulia majelis hakim kiranya dapat mempertimbangkan semua, dan membebaskan saya dari tuntutan uang pengganti dan juga membebaskan saya dari tuntutan, uang pengganti dan hukuman 4 tahun penahanan kurungan,” ucap Anton saat membacakan surat nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diikuti pantausidang.com, kamis, 25 Agustus 2022.

Menurut Anton Fadjar Alogo Siregar, berdasarkan penjelasannya dan hasil kesimpulan yang telah disampaikan terlihat jelas, apabila ia tidak mengembalikan atau telah memakan dan menggunakan dana operasional untuk kegiatan bersama Mitra.

 

Kemudian menerapkan kebijakan-kebijakan penurunan rate komisi agen, broker, dengan menghasilkan penurunan biaya komisi sebesar Rp200 miliar di tahun 2019 dan Rp225 miliar di tahun 2020.

 

Serta membuat, menerapkan kebijakan-kebijakan lainnya di PT Askrindo yang telah membuat banyak perbaikan dan telah mengusik, mengganggu kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa terjadi di PT Askrindo maupun PT AMU.

 

Sehingga menyebabkan terganggu dan terusiknya pola pembagian-pembagian komisi di PT Askrindo.

 

Adanya kebijakan-kebijakan Anton Fadjar Alogo Siregar yang dilakukan untuk menghambat dan memberhentikan broker dan agen yang tidak benar dalam bekerja sama dengan bisnis PT Askrindo, seperti agen Solusi Prima dan lainnya.

 

“Maka saya sangat meyakini bahwa tidak akan ada kasus dan tidak akan pernah terbuka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT AMU,” jelasnya.

 

Hal itu terbukti, menurut Anton Fadjar Alogo Siregar, dimana PT AMU masih menjadi Yayasan di tahun 1997 dan menjadi anak usaha PT Askrindo di tahun 2014 tidak ada permasalahan dengan pola pembagian komisi atau pembagian dan penerimaan biaya operasional PT AMU maupun dari broker dan agen lainnya.

 

Dimana hal itu patut diduga melakukan pola-pola yang sama dalam mekanisme, dan pemberian dan penerima biaya operasional kepada oknum PT Askrindo.

 

“Alangkah sangat tidak adilnya apabila saya telah berupaya untuk berbuat yang terbaik kepada PT Askrindo dan PT AMU, dan menerapkan kebijakan-kebijakan, perbaikan di Askrindo dan PT AMU, kemudian menyebabkan timbul perkara tindak pidana korupsi di PT AMU ini. Justru saya menjadi korban dari praktek-praktek yang selama ini berjalan,” ujarnya.

Anton Fadjar Alogo Siregar melanjutkan, selama ini praktek-praktek tidak benar yang dilakukan oleh para oknum internal maupun eksternal itu, yang telah menerima dan menikmati sejumlah uang dari biaya operasional maupun agen lainnya.

 

“Saat ini sedang tertawa-tawa dan tersenyum lebar bahagia, karena apa yang mereka telah terima, mereka telah menikmati harus ditanggung oleh saya, baik itu hukuman penjara, hukuman uang pengganti, hukuman sosial dan lainnya yang sama sekali saya tidak terima dan tidak menikmati sedikitpun,” lanjutnya.

 

Anton Fadjar Alogo Siregar juga menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan dalam nota pembelaannya itu agar majelis hakim mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap dengan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi.

 

Sehingga perkara ini menjadi terang-benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi dan tidak terbalik dalam menentukan tersangka, terdakwa.

 

“Sehingga perkara ini menjadi terang benderang tanpa ada yang ditutupi, tidak tebang pilih dalam menentukan tersangka dan terdakwa, dengan harapan yang mulia majelis hakim akan memberikan keputusan vonis yang seadil-adilnya kepada saya,” jelasnya.

 

Anton Fadjar Alogo Siregar berharap, agar perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Askrindo dan PT AMU menjadi perkara yang terang benderang, dan tidak tebang pilih dalam menegakkan keadilan, dan memutuskan secara lebih adil siapa saja orang-orang yang seharusnya patut diduga dan bertanggung jawab dan terbukti menerima, menikmati, dan tidak mengembalikan biaya operasional tersebut.

 

Anton Fadjar Alogo Siregar juga menyesali perbuatannya atas apa yang terjadi di PT Askrindo dan PT AMU yang mengakibatkan terjadinya perkara tindak pidana korupsi dana komisi agen dan broker.

 

“Saya sangat menyesali atas semua hal yang terjadi dan saya juga menyesali kekhilafan saya. Selain yang telah saya sampaikan di atas namun atas dasar kejujuran dan iktikad baik saya, karena tidak adanya kegiatan-kegiatan bersama mitra usaha yang saya lakukan, maka seluruh dana yang telah pernah saya terima telah saya kembalikan semuanya,” tuturnya.

 

Atas dasar fakta dan bukti-bukti di persidangan yang telah disampaikan, Anton Fadjar Alogo Siregar meminta agar majelis hakim membebaskan dirinya dari semua tuntutan.

 

“Saya juga ingin menyampaikan serta memohon kebaikan hati yang mulia menjadi saksi agar membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum,” tukasnya.

 

Sebelumnya, Jaksa menuntut kepada tiga Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dalam perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah pada 2019-2020.

 

Tiga Direksi BUMN itu adalah Direktur Operasional Ritell PT Askrindo, Anton Fadjar Alogo Siregar 4 tahun pidana penjara, Direktur Pemasaran PT AMU, Wahyu Wisambada 8 tahun pidana penjara, dan Direktur SDM PT AMU, Firman Berahima selama 4 tahun pidana penjara.

 

Mereka diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Dirut Nyoman  Sulendra, Dirut Frederick Tassam, Dirut  Dwikora Harjo, dalam kurun waktu 2019-2020.

 

Jaksa mendakwa mereka telah memperkaya Anton Fadjar senilai US$ 616.000 dan Rp 821 juta, memperkaya Firman Berahima US$ 385.000, dan merugikan negara Rp 604,6 miliar.

 

Ketiganya didakwa dengan dua Pasal dakwaan.

Pertama, Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Kedua, Subsidair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***Muhammad Shiddiq

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Ragam

Untuk Tersangka Mardani Maming, KPK periksa IRT

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming

Ketua BPP HIPMI yang Juga Bendum PBNU Mardani Maming diperiks KPK ( dok).

Pantausidang, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Eka Risnawati terkait kasus dugaan korupsi pemberian ijin Usaha Tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (30/9/2022)

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming.

“ Hari ini (30/9) pemeriksaan saksi TPK pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tersangka MM,”

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, jaksel, atas nama Eka Risnawati Ibu Rumah Tangga,” ujarnya.


Diberitakan, KPK sebelumnya telah menetapkan Mardani H. Maming, sebagai tersangka selaku Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2018).

Ketum BPP HIPMI tersebut diduga menerima Uang bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104, 3 Miliar dalam kurun waktu 2014 s/d 2020.

Uang yang diterima oleh Bendum PBNU Mardani Maming tersebut diduga terkait suap ijin usaha tambang dan manipulasi pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU (Angsana Terminal Utama, yang merupakan perusahaan milik Mardani Maming). *** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

622,681,746
Kasus
6,547,915
Meninggal Dunia
602,494,535
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,431,624
  • Meninggal Dunia: 158,112
  • Sembuh: 6,255,918