Ragam
Dua Pegawai BUMN Jalani Pemeriksaan Dugaan Korupsi Duta Palma Group
AY selaku Pegawai BUMN, diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group
Pantausidang, Jakarta – Dua Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 2 orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu, 10 Agustus 2022.
Menurut Kapuspenkum, pemeriksaan dua saksi ini dilakukan untuk dua orang tersangka.
“Atas nama Tersangka RTR dan Tersangka SD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kapuspenkum menjelaskan, kedua saksi yang menjalani pemeriksaan yaitu,
1. AY selaku Pegawai BUMN, diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, dan
2. E selaku Pegawai BUMN.
“Diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” jelasnya.
Kemudian untuk mendalami perkara ini, Kapuspenkum menuturkan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk mendapatkan informasi dan bukti-bukti terkait perkara tersebut.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” pungkasnya.
Diberitakan, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka yakni eks Bupati Indragiri Hulu, RTR ( Raja Thamsir Rachman) dan SD (Surya Darmadi) pemilik PT Duta Palma.
Diduga, Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU, seluas 37ribu Hektar.
PT Duta Palma Group Juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.
Kejagung merilis berdasarkan perhitungan BPK kasus ini telah merugikan keuangan negara dan Perekonomian Negara senilai Rp 78 triliun..*** Muhammad Shiddiq
-
Ragam4 minggu ago
Tren Konsumsi Kopi di China Tertinggi di Dunia
-
Tersangka3 minggu ago
Panggil Ulang Bupati Sidoarjo, KPK Ingatkan Kooperatif
-
Internasional4 minggu ago
Pengusaha Mapan Berbagi Nasihat Strategis untuk Sukses Berbisnis
-
Rilis4 minggu ago
Dirut PT EKI Sesalkan KPK Tak Periksa Anggota TNI Soal Kasus Dugaan Korupsi APD