Connect with us

Vonis

Dua Pegawai DJP Divonis 9 dan 8 Tahun Penjara, Suap Pajak Panin Bank CS

Kedua oknum Pejabat DJP Gatsu tersebut terbukti menerima suap dari fee hasil manipulasi Pajak PT Gunung Madu Plantations, Bank Panin dan PT Johnlin baratama

Pantausidang, Jakarta – Supervisor Pemeriksa Pajak Wawan Ridwan dan Ketua Tim Riksa Pajak Alfred Simanjuntak dijatuhkan Hukuman dengan vonis masing-masing sembilan tahun dan delapan tahun penjara penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait korupsi Suap Pajak sebelas Perusahaan.

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menjatuhkan vonis bersalah terhadap Terdakwa Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum.

“Menyatakan Terdakwa Wawan Ridwan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) komultaif ketiga dan keempat. Menjatuhkan pidana kepada Wawan Ridwan 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana kepada Alfred Simanjuntak 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Fahzal dipersidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diikuti Pantausidang.com, Selasa, (14/6/2022).

Selain itu Majelis Hakim juta menjatuhkan pidana tambahan kepada Wawan Ridwan sebesar Rp 2.373.750.000 dan subsidair 1 tahun penjara. Sedangkan terhadap Alfred Simanjuntak sebesar Rp 8.237.292.900 dan subsidair 2 tahun kurungan penjara.

Majelis Hakim menilai, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak telah terbukti bersalah melanggar dakwaan kumulatif JPU yaitu, melanggar Pasal 12 huruf A dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 ke 1.

Kedua oknum Pejabat DJP Gatsu tersebut terbukti menerima suap dari fee hasil manipulasi Pajak PT Gunung Madu Plantations, Bank Panin dan PT Johnlin baratama senilai masing-masing dari GMP Rp 3,3 Miliar, Bank Panin 500 Ribu Dollar, dan masing-masing 250 ribu Dollar Singapur, dan Johnlin sebesar 3,5 juta Dollar, masing-masing 875 ribu Dollar Singapur. Lalu sisanya Wawan masing-masing mendapatkan 450 ribu Dollar.

Kemudian hakim juga menilai keduanya bersalah melanggar pasal 11 terkait gratifikasi yang diterimanya yang diduga berasal dari fee dari 9 perusahaan wajib pajak setara dengan Rp 2,3 Miliar dari total penerimaan Rp 17, 4 Miliar pada tahun 2016 – 2019.

Sementara terkait dakwaan ketiga, untuk Wawan Ridwan terkait TPPU Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 jo Pasal 65 Ayat 1 ke 1.

Menurut hakim, hasil dari penerimaan suap dan gratifikasi telah dibelanjakan untuk membeli tanah bangunan dan mobil senilai total Rp 5 Miliar. Sedangkan untuk pengeluaran tidak sesuai dengan profilnya sebagai PNS pajak yang berpenghasilan Rp 550-700 juta pertahunnya.

Wawan juga dinilai tidak dapat menunjukkan asal usul harta benda berdasarkan Azas Pembuktikan Terbalik yang diterapkan hakim di persidangan.

Kemudian dalam dakwaan keempat, Wawan Ridwan dituntut Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jo Pasal 65 Ayat 1 ke 1.

Uang hasil korupsi Wawan Ridwan disebut hakim dibelanjakan oleh anak Wawan, diantaranya terkait alasan bisnis jual beli mobil, jam tangan mewah, pemberian kepada Pramugari Garuda Siwi Widi Purwanti, pemberian kepada pacar Moh Fahza Kautsar.

Terkait vonis putusan hakim tersebut, baik Wawan Ridwan maupun Alfred Simanjuntak setelah berkonsultasi dengan Penasihat Hukumnya, mereka menyatakan pikir-pikir.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto ketika ditemui wartawan, atas putusan hakim tersebut menyatakan banding.

Jaksa Wawan menjelaskan mengenai Pidana Tambahan mengapa Terdakwa Wawan Ridwan harus membayar Rp 8 miliar lantaran, aset Wawan Ridwan telah disita atau mengembalikan uang sebesar Rp 5 miliar kepada negara melalui KPK. Sedangkan Alfred Simanjuntak, asetnya sama sekali tidak ada yang disita dari kerugian negara sebesar Rp 8 miliar tersebut.

“Sehingga Alfred diminta untuk membayar Pidana tambahan sebesar Rp 8 miliar,” jelasnya.

Kemudian, Jaksa menilai putusan hakim mengenai Pidana tambahan terhadap Terdakwa Alfred Simanjuntak yang harus membayar Rp 8 miliar dan subsidair 2 tahun, tidak sesuai dengan tuntutan jaksa yang menuntut subsidair 4 tahun penjara.

“Adanya perbedaan putusan dengan tuntutan. Tadi hakim memutus 2 tahun, sedangkan kami menuntut 4 tahun. Harusnya di atas 4 tahun,” pangkas Jaksa. *** Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Vonis

Pengusaha Juanda divonis penjara 5 bulan, Pengacara Korban Kecewa

Juanda yang juga Dirut PT. Modern Kemasindo di Cikarang Bekasi ini dinilai terbukti melakukan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu kepada pamannya

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pimpinan Joni Kondolele akhirnya menjatuhkan vonis 5 bulan pidana penjara kepada Juanda terdakwa perkara pengaduan palsu kepada pamannya Andi Tediarjo The, soal sengketa sewa lahan, Kamis (29/9/2022).

Hakim menilai Juanda telah terbukti bersalah melanggar dakwaan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Jakarta Selatan.

Juanda yang juga Dirut PT. Modern Kemasindo yang berdomisili di Cikarang Bekasi ini dinilai terbukti melakukan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu kepada pamannya, sehingga kehormatan dan nama baiknya tercemar dan merugikan.


“Mengadili, menyatakan terdakwa Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengajukan pengaduan atau memberitahu polisi kepada pegawai, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan seseorang,” ujar hakim ketua dalam amarnya.

Hakim menilai Perbuatan Juanda telah melanggar dakwaan pasal 317 KUHP ayat 1 sebagaimana dakwaan pertama, sehingga pihaknya menghukum pidana 5 bulan penjara.

Atas Vonis tersebut , Kuasa Hukum Andi Tediarjo The, Piter El mengaku kecewa atas vonis hakim yang diberikan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Menurutnya ancaman hukuman pada dakwaan jaksa adalah pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun.

“ Dari pihak korban merasa kurang puas, karena klien kami yang dituduh menggelapkan uang sewa tanah sebesar Rp 8 miliar. Padahal tanah itu milik klien kami,” ujar Piter El.

Kami akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk langkah hukum selanjutnya.

“ Seharusnya tuntutannya maksimal 4 tahun. Dan telah ada putusan mahkamah agung klien kami telah bebas,” katanya.

Menurutnya putusan ingkrah tersebut harusnya menjadi dasar dan sebagai bukti untuk menuntut maksimal.

“ Jaksa seharusnya jangan ragu-ragu untuk menuntut maksimal 4 tahun, klien kami telah bebas sampai tingkat MA. Bahkan sempat dipenjara selama 35 hari, terus ini Cuma dikasih 5 bulan, enak aja,” ujarnya.


Sementara itu , Juanda melalui Penasehat Hukumnya, Budiman Baginda Sagala menyatakan akan segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI.

“ Ini salah total, beginilah hukum kita, fakta nya perkara adalah dari somasi yang diajukan kemudian diadukan ke polisi,” ujarnya.

Menurut Budiman seharusnya kliennya dibebaskan, karena terlihat dari tuntutan yang diajukan jaksa adalah lemah

Karena perkara ini bukan atas dasar vonis pengadilan yang membebaskan korban pelapor.*** 

Red

Continue Reading

Vonis

Perkara Jiwasraya, Putusan Penetapan Keberatan Pemohon Dikabulkan, Hakim perintahkan Aset Dikembalikan

Terkait permohonan penyitaan aset pihak ketiga yang beritikad baik dalam kaitannya pidana Asuransi Jiwasraya, kami mengucapkan apresiasi kepada majelis hakim

Pantausidang, Jakarta – Tim Kuasa Hukum Pemohon Erwin Budiman (EB), Rama Prasetya SH, MH mengungkap putusan penetapan pengajuan permohonan terkait penyitaan aset pihak ketiga yang beritikad baik dengan pidana pokok perkara Asuransi Jiwasraya atas nama terdakwa Heru Hidayat dikualifikasi (dikabulkan).

Sehingga pihak terkait diperintah untuk segera mengembalikan aset yang telah disita dan dirampas yang sepenuhnya kepada kliennya.

“Kami sebagai kuasa hukum dari salah satu pemohon atas nama bapak Erwin Budiman terkait dengan permohonan penyitaan aset pihak ketiga yang beritikad baik dalam kaitannya dengan pidana pokoknya, terkait perkara Asuransi Jiwasraya, kami ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim,” ucap Rama Prasetya SH, MH kepada wartawan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diikuti Pantausidang.com, Senin 12 September 2022.

Menurut Rama Prasetya, majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, melalui bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukan selama proses persidangan.

Sehingga pada akhirnya pemohon atau kliennya dapat dikualifikasi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, dan penetapan yang dijatuhkan pun dari termohon, baik Jaksa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian keuangan RI, Otoritas Jasa Keuangan.

“Dan juga pihak-pihak terkait diperintahkan dalam penetapan ini untuk segera mengembalikan aset yang telah disita dan dirampas yang sepenuhnya itu milik klien kami,” ujarnya.

Atas hasil keputusan dari ketetapan itu, Rama Prasetya berharap, sebagai masyarakat pencari keadilan kiranya para termohon itu dapat segera menjalankan apa yang merupakan perintah dari penetapan yang telah dijatuhkan pada hari ini. “Dan tidak mempersulit,” harapnya.

Rama Prasetya mengungkap, bahwa aset yang disita dan dikembalikan berupa saham dan uang tunai.

“Kalau uang tunainya itu di atas Rp2 Miiliarlah yang dikembalikan, aset yang lain terdapat beberapa jenis saham yang saya tidak bisa sampaikan detailnya, kode sahamnya apa aja,” ungkap dia.

Kemudian, Rama Prasetya menjelaskan, perkara dugaan tindak korupsi PT Asuransi Jiwasraya atas nama terdakwa Heru Hidayat.

“Atas terdakwa pidana pokoknya itu Heru Hidayat. Jadi kita apresiasilah karena sudah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan bukti saksi. Sehingga pada akhirnya tadi, klien kami dapat di kualifikasikan sebagai pemohon yang beritikad baik,” jelasnya.

Menurut Rama Prasetya, upaya hukum atas penetapan majelis hakim oleh pihak Jaksa sampai sekarang belum ada untuk mengajukan banding.

“Sampai saat ini belum ada karena penetapan baru dijatuhkan tapi harapan kami ya udahlah nggak usah gitu loh,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam pemberitaan, Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi yang diajukan dua terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Sehingga keduanya tetap divonis seumur hidup.

Putusan kasasi MA itu tertanggal 24 Agustus 2021 oleh majelis hakim yang terdiri atas hakim Eddy Army, Ansori, dan Suhadi.

Adapun pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Oktober 2020 menyatakan bahwa Benny Tjokrosaputro terbukti bersalah dan divonis penjara seumur hidup ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun.

Heru Hidayat juga dinyatakan bersalah dan divonis penjara seumur hidup ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar RpRp16,807 triliun

Dalam perkara tesebut, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat bersama-sama dengan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008—2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013—2018 Hary Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan 2008—2014.

Kemudian advisor PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto melakukan pengaturan investasi dengan membeli saham dan Medium Term Note (MTN) yang dijadikan portofolio PT AJS baik secara direct, dalam bentuk kontrak pengelolaan dana (KPD), reksa dana penyertaan terbata (RDPT), maupun reksa dana konvensional, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp16,807 triliun.

Dari perbuatan-perbuatan itu, Heru Hidayat juga mendapatkan keuntungan Rp10.728.783.375.000,00, sedangkan Benny mendapat keuntungan sebesar Rp6.078.500.000.000,00.

Selain melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, Benny dan Heru juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Vonis

Direktur Askrindo Anton Fajar Alogo dan Firman Berahima Divonis 4 Tahun

Kedua terdakwa diduga telah terbukti bersalah terkait pengeluaran Komisi Agen Askrindo secara tidak sah pada 2019-2020. Tanpa didukung bukti pertanggungjawaban

Pantausidang , Jakarta – Selaku Direktur Operasional Ritel Anton Fajar Alogo bersama Direktur SDM PT AMU Firman Berahima dinilai telah terbukti bersalah mengkorupsi Fee Agen Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Kamis 8 September 2022.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Susanti Arsi Wibawani akhirnya memvonis keduanya ,  Anton Fadjar dan Firman Berahima dengan pidana 4 tahun penjara denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan kepada terdakwa Anton Fadjar Alogo Siregar dan terdakwa Firman Berahima terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ucap Hakim Ketua Susanti saat baca amar putusan.

Majelis Hakim menilai, keduanya terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan dua mantan Dirut PT AMU I Nyoman Sulendra dan Frederik Carlo Viktorio Tassyam, serta Direktur Keuangan PT AMU Dwikora Harjo.

Kedua terdakwa diduga telah terbukti bersalah terkait pengeluaran Komisi Agen Askrindo secara tidak sah pada 2019-2020.

“Tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atau dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban fiktif. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara,” tegas hakim.

Hakim mempertimbangkan, dalam hal memberatkan perbuatan terdakwa turut mengakibatkan kerugian negara pada 2019 sebesar Rp146 miliar dan 2020 mencapai Rp97 miliar.

Perbuatan terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah bebas KKN.

Sedangkan hal meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, mengaku bersalah dan mengembalikan uang hasil yang diperoleh perkara tindak pidana.

Atas putusan tersebut kedua terdakwa menyatakan pikir pikir selama 7 hari apakah akan mengajukan banding atau menerima vonis hakim.

Diketahui, tuntutan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang menuntut pidana uang pengganti Rp59 miliar untuk terdakwa Firman Berahima.

Untuk Anton Fadjar Alogo Siregar dibebankan uang pengganti Rp91.650.492.147 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan sebesar 538 ribu dolar Amerika.

Sedangkan hukuman pidana pokok, JPU menuntut empat tahun penjara denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

622,681,746
Kasus
6,547,915
Meninggal Dunia
602,494,535
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,431,624
  • Meninggal Dunia: 158,112
  • Sembuh: 6,255,918